Discourse

:Iran dan diskursus lain di luar politik

Iran, jika diibaratkan kata dalam Kamus Politik, ia bisa berarti ekstrem: musuh stabilitas, pembangkang keamanan, dan ancaman bagi kelompok mainstream. Karena itu, ia perlu ditaklukkan dan dibuat patuh—dengan cara apapun.

Tentu saja ini adalah definisi yang diberikan Barat, terutama Amerika Serikat. Dengan kata lain, Iran yang dipahami, dalam pengertian ini, sarat bias dan tendensius.

Namun apa boleh buat, definisi inilah yang diterima sebagai pengertian umum. Meski tidak lazim, tetapi kita mafhum: ia lahir dari proses politik! Dan politik, seperti diyakini Michel Foucault, adalah domain di mana Diskursus diciptakan—sesuatu yang memberi anda legitimasi akan sebuah kebenaran.

Di sini kita tidak lagi berbicara yang benar ataupun salah, secara hakiki. Karena kebenaran adalah dominasi bagi yang mampu menguasai dan memproduksi diskursus. Seperti kata Foucault dalam Nietzche, Genealogy, History (1991: 86): “Keberhasilan sejarah adalah milik mereka yang mampu merebut aturannya.”

Laiknya cerita perang melawan terorisme. Bukan semata karena kebesaran dan kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki, sehingga membuat Amerika dengan mudah menunjuk hidung sebuah negara: anda teoris dan anda tidak. Melainkan karena sebelumnya ia telah memenangkan sebuah wacana, yang memberinya hak dan legitimasi. Dan dengan itu dimungkinkan terjadinya hegemoni.

Karena itu, meletakkan Iran dalam pengertian paling ekstrem tentu bukanlah persoalan sulit. Kita tahu, Iran sebelum tahun 1979, adalah bagian dari aliansi Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun ketika revolusi Islam meletus dengan heorisme baru, rezim Reza Shah Pahlavi, yang sangat Barat itu, tersingkir dengan menyakitkan. Amerika seketika itu merasa dipermalukan. Negara besar ini pun geram sekaligus menyimpan dendam.

***

Meski demikian, tampaknya selalu ada ruang yang bisa dimenangkan di luar politik. Dari Teheran, seorang sineas, Asghar Farhadi, mencoba memenangkan hal itu dengan menyuguhkan cerita lain tentang Iran melalui Filmnya, A Separation (2011).

Film ini bercerita tentang sebuah keluarga Iran yang dihadapkan pada keputusan sulit: untuk menemukan kehidupan yang lebih baik bagi anak mereka dengan pindah ke luar negeri, atau tetap tinggal di Iran merawat ayah mereka yang mengidap penyakit Alzheimer, yang kondisinya semakin memburuk.

Nader (Peyman Moadi) memilih untuk tidak meninggalkan ayahnya. Sementara Simin (Leila Hatami), istrinya, bertekad kuat meninggalkan negerinya demi sang anak, Termeh (Sarina Farhadi). Simin kecewa. Ia tak bisa menerima sikap suaminya. Bukankah Alzheimer sudah membuat ayah mertuanya itu bahkan tidak lagi bisa mengenali suaminya dengan baik. Maka untuk apa lagi bertahan.

“Apakah dia masih bisa mengenalimu lagi sebagai anak?” kata Simin dengan penuh kecewa.

Nader menjawab getir, “dia mungkin tidak mengenaliku, tetapi aku tahu bahwa dia adalah ayahku.” Kita pun tahu, ada pertalian yang dalam antara ayah dan anak. Dan itu tidak mungkin bisa diputus.

Di sisi lain, Termeh, yang belum bisa menerima perpisahan kedua orang tuanya, memutuskan tetap tinggal bersama ayahnya. Ia tahu, itulah yang bisa menguatkan ayahnya, sekaligus membuat Ibunya tidak akan pergi. Persoalan pun muncul satu demi satu, dan mengubah segalanya.

***

Dalam Film ini, Farhadi menunjukkan wajah Iran yang sederhana: pilihan sulit yang dihadapi keluarga kelas menengah. Sesuatu yang sejatinya bisa menimpa sebuah keluarga, di mana saja. Ia tidak terjebak ke dalam politik, sebagaimana banyak sineas dari Eropa Timur yang menikmati romantisme perang sebagai latar cerita.

Farhadi tahu persis tentang negerinya, dan bagaimana tanah airnya itu di mata dunia. Karena itu ia memilih menampilkan Iran yang lebih manusiawai. Dari sini kita pun tahu bahwa masyarakat Iran juga sama modernnya dengan masyarakat lain di Timur dan Barat, dengan sekelumit cerita yang juga serupa: bukan lagi sekelompok fanatik agama yang berbahaya, seperti digambarkan banyak media dan para politisi dunia.

Farhadi adalah suara lain dari negeri para Mullah, yang berusaha memotret lanskap Iran dari dalam. Ia berbeda dari, misalnya, Kanan Makiya dan Edward Said, dua orang intelektual yang melihat negerinya dari tempat asing, dan dengan cara yang berbeda.

Makiya adalah suara Irak dari jauh. Anak arsitek terkenal yang meninggalkan Bagdad tahun 1968 untuk belajar ke Amerika itu tidak pernah kembali ke negerinya. Tetapi dari jauh ia bercita-cita tentang Irak yang demokratis dan sekulrer. Ia membenci kekuasaan Saddam Husein dan Partai Baath. Ketika Amerika menyerbu Irak, ia ikut bertepuk tangan.

Sementara Said adalah suara Arab dari tempat yang asing. Ia, yang lahir di Jerusalem (ketika itu masih berupa Palestina), lantang membela Arab dan mengecam Barat yang hanya melihat Timur (Arab), negeri dari mana ia berasal, sebagai sesuatu yang mesti “ditaklukkan”.

Di sini kita melihat perbedaan: Makiya, dengan lantang, menghadapkan pengeras suaranya ke telinga orang Arab dan Irak. Sementara Said ke telinga orang Amerika. Farhadi justru mengarahkannya ke telinga semua orang, dengan suara yang lebih lembut.

Kita kemudian tahu, Farhadi mendapatkan tepuk tangan banyak orang, baik Arab, Asia, Amerika, dan juga negerinya, ketika Filmnya memenangkan piala Oscar pada 26 Februari lalu, sekaligus menjadi film Iran pertama yang mendapatkan piala tersebut untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.

Dalam pidato singkat yang ia bacakan di selarik kertas, ketika menerima piala Oscar, ia bahagia mewakili kegembiraan rakyat Iran. Bukan saja karena itu penting sebagai penghormatan atas perfilman Iran, tetapi karena negeri mereka dihargai tidak lagi dalam citra ektrem, sebagaimana digambarkan media dan politisi dunia selama ini. Kata Farhadi:

“At the time when talk of war, intimidation, and aggression is exchanged between politicians, the name of their country Iran is spoken here through her glorious culture, a rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics,”

Kepada dunia, Farhadi seolah ingin meyakinkan bahwa rakyat Iran juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya: sama-sama menghargai kemanusiaan dan benci akan permusuhan. “They are a truly peace loving people,” kata Farhadi, tentang masyarakat Iran, ketika menerima penghargaan Golden Globe sebelumnya.

Saya kira Farhadi tahu persis, memenangkan sesuatu di luar politik akan memberikan makna yang esensial bagi negerinya.

Faris Alfadh

Bung Sjahrir

: mengenang pemikiran dan jejak diplomasi

Kamis, 5 Maret 2010 kemarin, tepat 101 tahun Sutan Sjahrir—salah satu bapak revolusi Indonesia. Serangkaian acara turut menyertai. Salah satu yang menarik adalah diluncurkannya dua buku tentang Sjahrir di Jakarta: Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan/True Denmocrat, Fighter for Humanity; 1909-1966, yang ditulis dalam bentuk esai biografis oleh wartawan senior, Rosihan Anwar. Serta Mengenang Sjahrir, buku cetak ulang yang diterbitkan sebelumnya pada awal 1980.

Tulisan ini saya buat hanya sebagai catatan kecil dalam mengenang beberapa peran besar Bung Kecil—setidaknya demikian Sjahrir kerap disapa. Ia meninggal di Zurich 9 April 1966, dalam keadaan terasing dan terlupakan karena masih sebagai tahanan politik rezim Soekarno.

***

Nama Sutan Sjahrir memang tidaklah tersohor dibanding dua proklamator Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta. Namun jika berbicara pengabdian politik serta kontribusi pemikiran, Perdana Menteri Republik Indonesia pertama (1945-1947), yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 ini, jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun demikian, ia seperti sebuah pengecualian revolusi—kerap berada di luar mainstream.

Sulit membayangkan ada orang seperti Sjahrir. Ketika nasionalisme begitu berkobar, dan kemerdekaan menjadi perjuangan final, Sjahrir hadir dengan sesuatu yang jauh melampaui keduanya. Ia mengingatkan: nasionalisme yang berelebihan pada akhirnya kerap bersekutu dengan feodalisme. Dan karena itu, revolusi kemerdekaan baginya harus sejak awal didorong oleh gelombang masyarakat yang demokratis. Ia menyebutnya “revolusi kerakyatan”—sebuah transformasi yang dipimpin oleh golongan masyarakat demokratis, bukan nasionalistis yang membudak kepada fasis lain.

Mengenai kemerdekaan nasional, baginya itu bukanlah tujuan final. Tujuan akhir justru terletak pada keterbukaan ruang serta kebebasan juang—bagi semua rakyat. Karena itu, bagi Sjahrir, dalam memperjuangkan kemerdekaan, langkah yang diambil semestinya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.

Dalam Perdjoeangan Kita, yang ia tulis dan diterbitkan pertama kali tahun 1945, misalnya, dengan jernih ia berpendapat bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang justru akan menimbulkan kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri.

Karena itu pula, ketika menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, Sjahrir lebih memilih politik diplomasi daripada konfrontasi—jalan yang ia anggap lebih elegan: berunding dengan Belanda dan Sekutu, serta melecut simpati dunia internasional.

Baginya, kemerdekaan dan kedaulatan harus dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan. Bukan frontal dengan mengangkat senjata secara brutal.

Pemikiran serta langkah Sjahrir tentu saja mendapat banyak kritik dari kaum revolusioner lain, terutama yang merasa dirinya radikal. Ideologinya yang anti fasis dan militer, dikritik banyak kaum terdidik. Sikapnya dianggap lemah, dan kerap dituduh elitis—ide-idenya pun dipandang terlampau utopis.

Namun demikian, tetap saja kontribusi politik Sjahrir di era revolusi memiliki posisi sangat penting.

Peran besar Sjahrir dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi sosial masyarakat yang masih centang perenang, serta atmosfir kemerdekaan rakyat yang sulit dikendalikan, membuat situasi politik dalam negeri cukup mengkhawatirkan. Agar Republik tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Sjahrir menjalankan siasatnya.

Sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. Republik Indonesia pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme.

Dengan siasat-siasat tadi, Sjahrir ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis, di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa pasca kolonial. Hal ini dilakukan Sjahrir untuk menagkis propaganda Belanda, bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan massa yang brutal, suka membunuh, merampok, dan menculik. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia.

Untuk mematahkan propaganda tersebut, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Begitu juga dengan keputusannya mengirimkan bantuan Beras ke India dan ditukar dengan tekstil yang dimulai sejak April 1946—upaya yang di kemudian hari dikenal sebagai “diplomasi beras”. Upaya ini tentu saja membuat beberapa petinggi Republik terenyak, mengingat pasca hengkangnya Jepang kondisi dalam negeri masih limbung. Namun Sjahrir justru ingin menunjukkan kepada dunia sisi lain dari Indonesia yang beradab.

Diplomasi beras bisa dipandang cukup berhasil. Salah satu buah dari diplomasi ini adalah ketika Sjahrir berkukuh membuka blokade ekonomi Belanda dengan mengekspor komoditas seperti karet dan kopra ke AS dan Inggris—dua negara yang langsung mengakui kedaulatan Indonesia pasca Linggarjati. Kapal-kapal dari dua negeri itu datang ke pelabuhan di Indonesia. Belanda amat khawatir karena ekspor tersebut bisa menggelontorkan dana segar untuk membantu kemerdekaan Indonesia.

Melihat perannya yang cukup penting, tidak heran jika banyak kalangan menjuluki pria yang kerap dipanggil Bung Kecil ini sebagai pelopor diplomasi Indonesia.

Predikat tersebut tentu saja didasarkan pada sejumlah fakta diakronis. Sjahrir adalah ujung tombak Indonesia saat menghadapi kolonial Belanda di meja perundingan saat itu. Berbagai upaya yang dilakukannya mencapai beberapa kesepakatan damai. Salah satu yang sangat penting adalah penandatanganan Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Walaupun hasil perundingan ini dikritik oleh beberapa pemimpin Revolusi saat itu, karena dianggap merugikan Indonesia (wilayah Indonesia menjadi kian sempit hanya atas Jawa, Madura, dan Sumatera). Namun perundingan ini mampu membuat Belanda, dan juga dunia Internasional, mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto.

Dalam rancangan perjanjian terbaru, misalnya, Sjahrir menolak redaksi yang dicantumkan Belanda pada pasal 2: "Negara Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka.” Ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih fundamental: “Negara Indonesia Serikat adalah negara yang berdaulat.”

Tidak banyak yang melihat bahwa upaya politik Sjahrir sebenarnya hanya sebagai strategi awal untuk mewujudkan negara Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke, atau seluruh daerah jajahan Hindia Belanda.

Sutan Sjahrir, Bung Kecil yang punya Peran Besar!

Pakistan Pasca-Musharraf

Kompas, 26 Agustus 2008

Presiden Pakistan Pervez Musharraf akhirnya resmi meletakkan jabatan, Senin (18/8). Setelah sembilan tahun berkuasa pascakudeta tak berdarah tahun 1999, Musharraf mundur demi menghindari pemakzulan. Proses demokrasi Pakistan tampaknya memasuki babak baru.

Pengunduran diri Musharraf membuat rakyat Pakistan larut dalam kegembiraan. Sebagian dari mereka berpesta dengan turun ke jalan. Mereka berharap kehidupan akan lebih baik setelah ini. Namun, mundurnya Musharraf bisa jadi menyisakan berbagai persoalan baru serta situasi politik yang tak menentu. Seperti apa sebenarnya konstelasi politik Pakistan pascamundurnya Musharraf?

Setidaknya ada dua persoalan yang perlu diantisipasi pemerintah Pakistan. Hal itu adalah kemungkinan terjadinya kekacauan politik (konflik) yang parah serta persoalan memburuknya perekonomian.

Rawan konflik
Pakistan adalah negara yang rawan konflik. Sejak merdeka 61 tahun silam (1947), sudah 12 presiden dan 22 perdana menteri bergantian memimpin negara berbahasa Urdu tersebut. Jika mengukur stabilitas negara dari lamanya pergantian pemerintahan, jelas Pakistan tak pernah sepi dari konflik.

Tahun 1974, misalnya, pemerintahan Jenderal Yahya Khan dikudeta oleh Zulfikar Ali Bhutto. Jenderal Zia-ul Haq kemudian mengambil alih kekuasaan pada Juli 1977 dan menghukum gan- tung Ali Bhutto tahun 1979. Tanggal 17 Agustus 1988, Zia-ul Haq beserta beberapa pejabat militer Pakistan pun tewas dalam ledakan pesawat udara. Pada masa pemerintahan Musharraf, dua kali ia menghadapi percobaan pembunuhan melalui bom bunuh diri pada Desember 2003. Kasus terakhir adalah tewasnya mantan Perdana Menteri Benazir Butto akhir tahun lalu.

Pascamundurnya Musharraf, banyak kalangan yang mengingatkan akan kemungkinan terjadinya kekacauan politik. Apalagi koalisi pemerintah yang berkuasa, yakni Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang kini dipimpin Asif Ali Zardari (suami Benazir Bhutto) dan Liga Muslim Pakistan (PML-N) di bawah Nawaz Sharif, merupakan dua kekuatan politik yang selama ini justru bersaing dan berupaya saling menjatuhkan.

Mundurnya Musharraf bukan tidak mungkin akan memicu persoalan baru mengenai pembagian kekuasaan. Karena itu, kedua partai harus segera menyadari sejak dini bahwa masa depan politik Pakistan ada di tangan mereka. Karena jika tidak, kekacauan politik bisa saja terjadi. Aksi kekerasan kelompok Islam garis keras, konflik etnis, serta kemungkinan aksi terorisme yang pelakunya selama ini diduga banyak bersembunyi di Pakistan juga perlu diantisipasi.

Keterpurukan ekonomi
Sepeninggal Musharraf, Pakistan juga dihadapkan pada persoalan ekonomi yang akut. Hal ini ditandai dengan krisis pangan dan bahan bakar yang terjadi di dalam negeri. Melonjaknya harga bahan bakar serta harga bahan pokok lainnya membuat rakyat mulai menjerit. Jika tidak segara diantisipasi, situasi ini bisa saja menyulut kekacauan politik baru akibat frustrasi masyarakat.

Salah satu kesalahan mendasar Musharraf selama berkuasa adalah melupakan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Dia juga dinilai tidak mampu mengatasi persoalan ekonomi, sosial, dan politik domestik. Akibatnya rakyat Pakistan banyak yang hidup miskin. Dari sekitar 169 juta jiwa penduduk Pakistan, 28 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Memang pendapatan per kapita negeri ini tergolong tinggi, sebesar 2.900 dollar AS (Kompas, 19/8/08), tetapi kesenjangan juga menganga.

Keterpurukan ekonomi merupakan persoalan serius bagi Pakistan pasca-Musharraf. Saat ini pertumbuhan ekonomi Pakistan tak lebih dari 7 persen karena investasi yang rendah serta kenaikan inflasi yang mencapai 6,5 persen. Belum lagi utang luar negeri yang berjumlah sekitar 40,2 miliar dollar AS.

Karena itu, mundurnya Musharraf menjadi pertaruhan bagi pemerintah koalisi demi masa depan demokrasi di Pakistan. Jika gagal, atau setidaknya menimbul- kan kekacauan politik yang lebih parah, tidak menutup kemungkinan kekuatan militer–yang kini dipimpin Jenderal Ashfaq Kiyani–kembali mengambil alih.

Dalam politik, selalu ada kesempatan bagi munculnya pretorianisme, di mana militer mencoba masuk dalam politik dan mengambil alih kekuasaan sipil. Baik dipicu terjadinya krisis ekonomi, vakumnya kekuasaan, maupun kegagalan sipil dalam menjaga stabilitas negara.

Karena itu, stabilitas ekonomi- politik serta masa depan demokrasi Pakistan sangat bergantung pada kedua partai yang saat ini berkuasa.

Faris Alfadh

Bank Kaum Miskin

Buku yang aslinya terbit dalam bahasa Prancis dengan judul Vers Un Monde Sans Pauvreté ini sebenarnya mulai beredar dalam bahasa Indonesia sejak April 2007 lalu, namun saya baru membacanya beberapa hari yang lalu. Yang menarik, [salah satunya] tentu karena buku ini ditulis oleh seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2006, Profesor Muhammad Yunus.

Ketika nama Muhammad Yunus [yang sebelumnya tidak terlalu dikenal] diumumkan sebagai peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006, banyak kalangan yang bertanya, “siapa sebenarnya Muhammad Yunus, dan apa yang telah ia lakukan untuk kemanusiaan, sehingga ia pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian?” Sekarang saya semakin yakin bahwa Profesor Yunus memang pantas mendapatkan penghargaan tertinggi tersebut.

Melalui buku setebal 269 halaman ini, Yunus mengungkapkan semua perjuangan yang telah ia lakukan untuk kemanusiaan dalam kurun waktu 30 tahun. Melalui sebuah project kredit mikro yang ia beri nama Grameen Bank (Bank Pedesaan), dengan memberikan pinjaman kepada perempuan-perempuan paling miskin tanpa agunan, ia bukan saja telah menyelamatkan lebih dari 2,6 juta perempuan miskin beserta keluarganya di Bangladesh, tetapi juga ikut menyelamatkan peradaban.

Sebagai dekan Fakultas Ekonomi di Chittagong University di Bangladesh, yang juga pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat atas beasiswa Fulbright, Yunus paham betul akan teori-teori ekonomi yang ia ajarkan kepada mahasiswanya. Namun tidak seperti kebanyakan ilmuan lain di Negara berkembang, yang begitu menikmati pekerjaan mengajarnya dengan gaji cukup, Yunus akhirnya sampai pada tahap muak. Manakala teori-teori yang ia ajarkan ternyata tak pernah keluar melewati dinding-dinding ruang kelas yang terbuat dari batu. Kampus dengan segudang ilmu di dalamnya seolah tak pernah risih melihat masyarakat sekitar yang kian miskin, lahan pun tetap dibiarkan tandus. Bagi Yunus, membiarkan lahan tetap tandus di sekitar kampus universitas adalah hal memalukan. Jika universitas adalah gudang pengetahuan, maka sebagian pengetahuan itu harus dimanfaatkan untuk komunitas sekitarnya.

Tahun 1974, Bangladesh jatuh ke dalam bencana kelaparan. Melihat realitas kemiskinan yang sangat tinggi, Yunus melakukan langkah awal yang sangat sederhana, yakni mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menemukan bahwa penyebab kemiskinan, yang kebanyakan diderita kaum perempuan, lebih disebabkan karena terbatasnya modal. Untuk melanjutkan hidup, mereka terpaksa harus meminjam kepada rentenir dengan sejuta aturan yang menjerat leher mereka sendiri. Sementara mereka tidak diperbolehkan meminjam dari bank karena tak ada lagi yang bisa digunakan sebagai jaminan. Namun apa yang membuat Yunus terenyuh, adalah kenyataan bahwa seorang perempuan di Bangladesh, untuk melanjutkan usahanya demi menyambung hidup, membutuhkan uang tak lebih dari AS$ 1 sehari. Dari 42 perempuan yang sangat miskin yang bisa ia kumpulkan di Jobra, desa tempat ia mengajar, mereka ternyata hanya mebutuhkan tak lebih dari AS$ 27. Yunus pun mengeluarkan uang dari koceknya sendiri sebagai langkah awal. Kegembiraan yang timbul di kalangan orang-orang itu oleh langkah sederhana Yunus membuatnya terlibat makin jauh ke dalam. Ia sadar, bila ia bisa membuat begitu banyak orang bahagia dengan uang yang begitu sedikit, mengapa tidak berbuat lebih banyak lagi? Langkah awal sederhana inilah yang kemudian mengilhami lahirnya Grameen Bank sebagai sebuah project jangka panjang dengan menyalurkan kredit mikro kepada kaum miskin, terutama perempuan.

Dari sini Yunus lantas mempertanyakan premis perbankan yang paling mendasar mengenai agunan. Di mana bank tidak mungkin memberi pinjaman tanpa jaminan pada kaum miskin karena resiko tidak kembalinya sangat besar. Yunus pun membantah: bahwa kaum miskin sangat punya alasan untuk membayar kembali pinjaman mereka, yakni untuk mendapatkan pinjaman lagi dan bisa melanjutkan hidup esok harinya! Itu jaminan terbaik yang bisa didapatkan: nyawa mereka. Kepercayaan pada kaum miskin inilah sebenarnya inti filosofi Grameen Bank.

Gebrakan yang cukup menjadi perhatian Grameen Bank adalah fokus utama pinjamannya diberikan kepada perempuan. Banyak yang mempertanyakan kenapa mesti perempuan? Namun Yunus bukan tanpa alasan. Perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan paling rawan. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tak tertulis mengatakan perempuanlah yang pertama-tama akan mengalaminya. Namun demikian, perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian daripada laki-laki. Yunus mengamati, semakin banyak pinjaman yang ia salurkan kepada perempuan miskin, semakin ia menyadari bahwa kreditur yang disalurkan kepada perempuan lebih cepat membawa perubahan daripada yang disalurkan kepada laki-laki.

Kini, Yunus dengan Grameen Bank-nya bukan hanya membantu kaum perempuan miskin Banglades keluar dari kemiskinannya, tetapi juga membantu Banglades bangkit dari keterpurukan peradaban. Yang paling penting untuk dicatat adalah, bahwa Yunus berusaha menyelesaikan maslah kemiskinan secara struktural, ia bukan sedang “bagi-bagi uang”. Ia mencangkokkan gagasan Grameen ke seluruh cabang yang ada di seantero Bangladesh sambil berusaha melakukan lobi-lobi politik ntuk meloloskan UU Grameen Bank, yang memungkinkan adanya bank dengan struktur kepemilikan dan cara beroperasi yang sangat berbeda. Dengan UU inilah para nasabah Grameen, yang sebagian besar buta huruf dan memiliki harapan hidup yang sangat kecil dalam beberapa tahun sebelumnya, bisa menjadi pemegang saham dan komisaris Grameen Bank.

Saat ini para peminjam Grameen Bank sudah menguasai 93 persen total ekuitas bank; hanya 7 persen sisanya dimiliki oleh pemerintah Bangladesh. Jumlah peminjam mencapai 2,6 juta orang, 95 persennya perempuan. Sejak dimulai kurang lebih 30 tahun lalu, Grameen Bank kini telah memiliki 1.181 cabang yang bekerja di 42.127 desa dengan staf sebanyak 11.777 orang. Jumlah pinjaman yang disalurkan sejak berdiri sebesar AS$ 3,9 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak AS$ 3,6 miliar telah dibayar kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 98 persen.

Keberhasilan Grameen, menurut Yunus, bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan lebih merupakan contoh spesifik dari jenis kegiatan usaha baru: kegiatan usaha yang digerakkan oleh sikap yang ia namakan “kesadaran sosial.” Baginya, kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin, melainkan diciptakan oleh struktur masyarakat dan kebijkan-kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat. Jika struktur telah dirubah, maka kaum miskin pun akan mampu mengubah hidup mereka sendiri. Pengalaman Grameen menunjukkan bahwa sekecil apapun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka.

Atas keberhasilan Grameen Bank di Banglades, program-program serupa pun mulai diterapkan di beberapa negera. Di Malaysia ada Proyek Ikhtiar yang dimulai sejak tahun 1987. Di Filipina terdapat Landless People’s Fund, serta Ahon Sa Hirop (ASHI). Negara-negara lain seperti India, Nepal, Vietnam, China, Amerika Latin, serta Afrika pun menyusul. Bahkan AS juga demikian. Ketika Bill Clinton masih menjabat Gubernur negara bagian Arkansas tahun 1985, proyek Grameen pun diujicoba di Arkansas dengan nama Good Faith Fund.

Bagaimana Indonesia? Kredit mikro sebenarnya bukanlah barang baru di Indoensia. Kita sudah mengenal berbagai jenis kredit mikro, mulai dari arisan, kredit usaha tani, kredit usaha kecil, dan sebagainya. Sejak 20 tahun lalu, Indonesia pun selalu memiliki kementerian/departemen yang mengurusi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, prakteknya ternyata tidak seindah yang terlihat. Karena bank ternyata lebih suka menyalurkan kreditnya kepada kelompok menengah ke atas, belum lagi kebijakan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha besar selalu mendapat prioritas dan privelese dibanding rakyat miskin. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi hal yang abadi.

Apa yang diakukan Profesor Muhammad Yunus di Banglades menjadi pelajaran berharga bahwa [sebagaiaman yang juga ia cita-citakan] menghapus kemiskinan dari dunia ini bukanlah sebuah kemustahilan. Membuang kata “miskin” dalam kamus kehidupan manusia sangat mungkin dilakukan. Karena itu, anda harus membaca buku ini untuk menemukan cara anda sendiri dalam melihat kemiskinan!

Barack Obama

Barack Obama adalah politisi AS yang membuat saya optimis memandang politik. Bukan saja karena kecemerlangan karirnya di usia yang relatif muda, tetapi visi politiknya yang mampu meniupkan angin perubahan bagi Amerika Serikat dan dunia. Politik yang selama ini melulu oportunis, realis, dan penuh intrik kepentingan, di tangannya berubah menjadi sesuatu yang menggairahkan dan penuh harapan.

Ketika bukunya The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaming The American Dream [2006] diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Menerjang Harapan:Dari Jakarta Menuju Gedung Putih, saya langsung membelinya. Sebagai tokoh politik berpendidikan, selain pemikirannya yang brilian dan harapan perubahan yang ia janjikan, Obama juga memiliki kemampuan menulis yang sangat brilian. Sayang, buku memoar pertamanya, Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance, yang diterbitkan 11 tahun sebelumnya, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal menurut beberapa pengamat, buku ini merupakan memoar terbaik yang pernah ditulis seorang politisi dalam 20 tahun terakhir. Saya pernah melihat edisi Inggrisnya di Airport Adi Sucipto Surabaya beberapa waktu lalu, namun harganya masih terlalu mahal: $ 45.

Obama kini benar-benar menjadi superstar politik di Amerika Serikat. Bukan saja karena janji perubahan yang ia hembuskan, tetapi ia juga berhasil mengukir sejarah sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi calon presiden AS, setelah hari selasa (3/6) perolehan delegasi pendukungnya melewati angka 2.118–jumlah minimal yang diperlukan untuk menjadi capres Demokrat.

Memang terlalu dini mengatakan Obama akan terpilih sebagai presiden AS ke-44 menggantikan George W. Bush, mengingat pertempuran sesungguhnya justru pada pilpres yang baru akan dimulai November nanti. Namun jika dilihat dari beberapa survey selama ini yang masih mengunggulkan Obama atas rivalnya dari Republik, John McCain, maka Obama sangat berpeluang memenangkan pertarungan menuju Gedung Putih, dan terpilih sebagai presiden Afro-Amerika pertama sepanjang sejarah negeri paman sam tersebut.

Obama adalah salah satu tokoh politik yang konsisten menolak perang Irak. Menurutnya tindakan yang dilancarkan Bush tersebut hanya ikut meniupkan api di Timur-Tengah. Perhatiannya terhadap Timur-Tengah, bukan saja karena AS memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan ini, tetapi situasi politik Timur-Tengah juga ikut mempengaruhi konstelasi politik internasional. Perhatiannya terhadap konflik Timur-Tengah sudah ia tunjukan sejak menjadi Senator, yakni ketika ia ikut berkunjung ke Irak tahun 2006. Menarik untuk melihat seperti apa masa depan Timur Tengah jika Obama benar-benar terpilih memimpin AS nantinya.

Pendekatan Dialog
Banyak yang terkejut ketika Obama baru-baru ini menyatakan akan melanjutkan kebijakan mendukung Israel. Dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sejak menyatakan dirinya menang sebagai calon presiden AS dari Partai Demokrat, di hadapan kelompok lobi Yahudi di Amerika, American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), ia mengatakan bahwa keamanan Israel adalah hal yang “sakral” dan “tidak bisa dibantah”. Banyak yang mempertanyakan, apakah Obama akan bersikap lebih adil dalam melihat persoalan konflik, ataukah sama saja dengan Bush yang akan meneruskan kebijakan mempertahankan kepentingan AS semata, serta menjadikan Israel sebagai wakil AS di Timur-Tengah?

Tidak bisa dipungkiri, memanasnya konflik di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari campur tangan AS di kawasan tersebut yang lebih mengedepankan pendekatan militer. Invasi ke Afganisatan dan Irak adalah contohnya. Bagitu juga keberpihakannya yang tanpa syarat kepada Israel dalam upaya damai dengan Palestina, serta sikap keras kepalanya vis a vis Iran.

Dalam hal ini, Obama nampaknya tidak akan meneruskan gaya otot-militer Bush. Di Iowa, 10 November 2007 misalnya, Obama mengatakan akan segera mengakhiri perang di Irak dan menutup Guantanamo. Ia juga akan mengakhiri serangan melawan Al Qaidah dan akan memimpin dunia untuk melawan ancaman bersama abad ke-21: senjata nuklir dan terorisme, perubahan iklim dan kemiskinan serta pembasmian etnis dan penyakit. Di sini Obama jelas mengedepankan visi perdamaian, di mana perang dilihatnya hanya sebagai opsi yang putus asa. Sebaliknya, isu nuklir dan terorisme menurutnya justru harus mendapat perhatian serius bersama, begitu juga perubahan iklim dan kemiskinan.

Ucapannya untuk mendukung Israel baru-baru ini bukanlah sebagai indikasi Obama akan melanjutkan kebijakan Bush yang suka menyulut api konflik. Memang, siapa pun presidennya, AS akan sulit melepaskan diri dari patron politik tradisionalnya terhadap Israel. Namun harapan yang ada dalam diri Obama adalah, bahwa dia lebih memprioritaskan diplomasi dan kerjasama dengan pemimpin Palestina dan Israel untuk mencapai tujuan membuat dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dan aman.

Obama tidak melihat alasan kuat untuk menggunakan kekuatan militer yang berlebihan di Timur-Tengah. Karena baginya, ancaman terhadap AS tidak lagi sebesar saat Uni Soviet masih eksis. Kalaupun ada ancaman kecil, Obama percaya kebijakan yang paling tepat mengatasinya adalah dengan proses negosiasi damai. Pandangan seperti ini dibuktikan Obama dengan kesediaannya untuk berdialog dengan pemimpin negara manapun, termasuk Iran dan Korea Utara. Tidak seperti Bush yang menolak bicara dengan pemimpin tersebut, Obama justru percaya, dengan tidak bicara justru tidak membuat negerinya tampak kuat, tetapi tampak arogan.

Karena itu, demi mengakhiri konflik di Timur-Tengah, Obama siap bertemu dengan siapa pun. Bahkan ia menjanjikan akan mendekati Syria dan Iran untuk soal Palestina. Dengan berunding, Obama optimistis, dunia akan menjadi lebih bersedia mendukung kepemimpinan AS.

Diplomasi Politik
Bagi Obama, diplomasi adalah jalan paling tepat untuk mewujudkan perdamaian di Timur-Tengah. Soal ampuhnya jalur diplomasi, Obama merujuk pada keberhasilan presiden sebelumnya, John F. Kennedy dan Ronald Reagan. Kennedy sukses melakukan diplomasi politik, mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev dalam Krisis Kuba. Hal yang sama dilakukan Reagan di tengah meruncingnya hubungan AS-Uni Soviet. Dia mengakhiri perang dingin itu dengan mencapai perjanjian senjata dengan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev.

Langkah itu pula yang agaknya ingin dijejaki Obama. Sikap Obama yang mengedepankan dialog tentu akan berdampak positif bagi Timur-Tengah. Sikap “melawan” yang diperlihatkan Iran selama ini justru karena AS di bawah Bush yang terlihat arogan. Maka jika Obama terpilih sebagai presiden, bukan mustahil Iran akan sangat kooperatif dalam kasus nuklir damainya. Hal inilah yang nampaknya membuat faksi Hamas juga ikut bersikap positif atas pencalonan Obama sebagai orang nomor satu di AS. Bukan karena isu kedekatan Obama dengan Islam, tetapi karena visi luar negerinya yang lebih menjanjikan bagi prospek perdamaian di Timur-Tengah.

Bagi negara-negara Liga Arab, serta pemimpin-pemimpin Sunni, Obama meningkatkan harapan bahwa AS akan menjadi negara superpower yang bertanggung jawab. Situasi politik Timur-Tengah nampaknya akan lebih stabil jika AS dipimpin Obama.

Faris Alfadh
Republika, 11 Juni 2008

Bangkit

Dr. Wahidin Sudirohusodo (1857-1917) tidak pernah membayangkan dirinya suatu saat akan dikenang sebagai tokoh kebangkitan nasional. Ketika merintis dan kemudian mendirikan organisasi “Boedi Oetomo” pada tanggal 20 Mei 1908, “dokter Jawa” ini hanya meyakini bahwa hak-hak pribumi harus diperjuangkan.

Sebelum mendirikan Budi Utomo, Wahidin yakin betul bahwa hanya ada satu cara untuk bangkit dari penjajah: memberikan pendidikan kepada pura-putri pribumi. Ia pun mulai mengalang dana pendidikan untuk putra-putri Jawa.

Ide Wahidin akhirnya melampaui pendidikan. Bahwa untuk bangkit tidah cukup hanya dengan pendidikan, tetapi perlu mengambil “jalan politik” dengan menghimpun pribumi-pribumi ke dalam sebuah gagasan persatuan. Bersama rekan-rekannya sesama siswa STOVIA, ia akhirnya mendirikan Budi Utomo sebagai wadah aksi.

Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang lahir di awal abad 20. Walaupun pada awalnya organisasi ini hanya bertumpu pada “ke-Jawa-an”, tetapi dengan segera ia merangkul “Sunda”, “Madura” dan “Bali”. Dalam hal ini Goenawan Mohamad benar, bahwa gerakan politik ke arah keadilan akan selalu terdorong menjangkau yang universal. Ini dibuktikan Budi Utomo. Bahasa yang kemudian digunakan tak lagi Jawa, melainkan Melayu.

Seratus tahun berselang, orang-orang kini mengenang hari lahir Budi Utomo sebagai hari “kebangkitan nasional”.

Tahun ini terasa istimewa, karena genap satu abad. Untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional tersebut, berbagai acara, talkshow, kuis, bahkan iklan layanan masyarakat ikut mewarnai. Pemerintah pusat bahkan mengadakan pagelaran gegap gempita di Istora Senayan. Saya juga sempat menghadiri beberapa dialog, serta seminar yang khusus diadakan dalam semangat “kabangkitan nasional” ini.

Ide memperingati lahirnya Budi Utomo sebagai hari kebangkitan nasional pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta tahun 1948. Saat itu wilayah teritorial Indonesia masih sangat terbatas. Persoalan muncul karena tekanan dari dalam negeri sendiri serta ancaman serangan dari pihak Belanda. Sepuluh tahun kemudian, 20 Mei 1958, peringatan 50 tahun Budi Utomo kembali diadakan. Saat itu presiden Soekarno mengadakannya di Istana Merdeka dengan meriah. Kini dengan usia satu abad, semangat itu kembali berkobar.

Memperingati 100 tahun kebangkitan nasional, bagi saya masih ada persoalan yang mengganjal. Jika di tahun 1948, memperingati kebangkitan nasional sebagai semangat persatuan untuk membangun Indonesia serta mengatisipasi serangan dari pihak Belanda, dan tahun 1958 karena situasi tanah air yang membutuhkan semangat persatuan, di mana saat itu kondisi beberapa daerah sedang bergejolak, serta ikut menggalang semangat rakyat untuk membebaskan Irian Barat.

Sekarang di tahun 2008 apa yang kita harapkan? Masih perlukah kita berkobar-kobar meneriakkan “bangkit”? Tentu saja kita tidak sedang ingin kembali ke masa lalu seperti yang dikatakan Mona Ozouf, bahwa memepringati suatu peristiwa menunjukkan bahwa kita masih tetap sama seperti dulu dan akan tetap seperti itu pada masa mendatang. Tentu bukan itu maksud kita.

Tidak ada yang salah dengan peringatan 100 tahun kebangkitan nasional. Justru saat ini merupakan momentum paling tepat. Namun yang paling penting adalah kita menyadari betul apa yang sebenarnya kita harapkan untuk bangsa ini. Di akhir tahun 1980-an kita menjadi salah satu negara yang disegani di kawasan Asia, namun tertinggal dari Barat. Kita pun berusaha mengejar Barat.

Di akhir 1990-an kita justru tertinggal dari Asia, kita pun berusaha mengejar negara-negara di Asia. Sekarang jangankan mengejar negara-negara di Asia seperti China, India maupun Korea, kita justru tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan kini kita berada satu level di bawah Vietnam, negara yang dalam dua puluh tahun terakhir masih diselimuti penderitaan akibat perang Vietnam. Saya khawatir jangan-jangan nantinya kita semakin tertinggal dan beralih mengejar Timor Leste.

Jadi, untuk bangkit dibutuhkan tidak hanya sekedar semangat, tetapi juga tekad dan perencanaan. Jika melihat kondisi saat ini, saya khawatir apa yang kita teriakkan sebagai “semangat kebangkitan nasional” akan sia-sia belaka. Tengok saja bagaimana semangatnya kita meneriakkan “Indonesia Bisa”, “Bangkit bangsaku” di berbagai momentum, sementara di luar sana kita membiarkan emas dan minyak bumi kita dicuri orang lain, perusahaan milik negara (BUMN) dibeli pihak asing, jumlah hutang luar negeri kita yang menumpuk, Undang-undang kita yang lebih pro orang asing daripada rakyat sendiri, dan entah apa lagi, yang kesemuanya menyebabkan sebagian besar dari mayarakat kita harus menanggung kerugian.

Kebangkitan seperti apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini? Maka jalan satu-satunya untuk bangkit adalah: selamatkan kekayaan yang kita miliki, dan bangun kesadaran bahwa kemandirian lebih penting dari sekedar untung sesaat. Karena hanya dengan inilah kita bisa membangun kembali sendi-sendi masyarakat yang sebagian telah runtuh.

Semangat dan kepercayaan diri itu penting, tetapi semangat yang terejawantahkan dalam kesadaran nasionalis dan strategi jauh lebih penting. Seharusnya pemerintah pasca-reformasi menyadari hal ini sedari dulu. Bahwa untuk bangkit, dibutuhkan sikap kemadirian. Membiarkan orang lain yang tak dikenal masuk ke dalam rumah kita tentu beresiko kehilangan sebagian barang yang kita miliki.

100 tahun kebangkitan nasional, satu hal lagi yang diperlukan: optimisme bahwa Indonesia belum habis! Karena Indonesia adalah project yang belum selesai.

Faris Alfadh