Berebut Kepentingan di Suriah

Suara Muhammadiyah, No. 08/97, 16-30 April 2012

Gelombang revolusi yang melanda negara-negara Arab, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, serta Yaman, tampaknya mengalami kendala serius di Suriah. Setahun sudah protes politik berlangsung, namun ujung dari perubahan yang dinanti masih samar. Meski perlawanan terus terjadi di beberapa distrik kota Damaskus, Homs dan Hama, posisi rezim Presiden Bashar al-Assad belum tergoyahkan.

Kondisi di Suriah semakin mencekam akhir-akhir ini. Korban jiwa terus bertambah setiap harinya. Menurut laporan PBB, selama berlangsunya revolusi, korban jiwa telah mencapai 8.000 orang. Lebih dari 3000 ribu penduduk mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Turki, Lebanon, dan Yordania.

Meski demikian, kalkulasi kemanusiaan ini masih belum mampu memaksa kekuatan internasional untuk mendorong perubahan di Damaskus. Dunia seperti dihadapkan pada bukit bercadas, ketika berbagai resolusi belum mampu menunjukkan solusi.

Akar kebuntuan politik, sejatinya, bisa dilacak dari kompleksnya polarisasi kekuatan internasional yang bermain di Suriah. Pentingnya posisi Suriah membuat kontestasi politik tidak terhindarkan. Di kawasan Timut Tengah, keberadaan Suriah sangat strategis karena memiliki ketersinggungan langsung dengan persoalan etnis, persaingan agama Sunni-Syiah, serta kubu pro-Barat dan pro-Iran. Semua kekuatan mulai dari negara-negara Liga Arab, AS, Uni Eropa, Iran, Rusia dan China, punya kepentingan terhadap Suriah.

Kelompok pertama, yang menghendaki penggulingan terhadap rezim Assad: terdiri dari Liga Arab, AS serta dukungan Uni Eropa. Kelompok kedua, yang menolak keras opsi penggulingan: terdiri dari Iran, Rusia dan China. Tarik menarik kepentingan inilah yang membuat proses revolusi berjalan alot.

Negara-negara aliansi Liga Arab, terutama Arab Saudi dan Qatar, sangat berambisi menggulingkan Assad. Kepentingan terhadap Suriah tidak lebih sebagai upaya menjauhkan Suriah dari blok Iran. Perseteruan sektarian Sunni-Syiah menjadi sumber ketegangan. Iran yang mayoritas Syiah dipandang sebagai ancaman bagi negara Arab lainnya yang mayoritas Sunni. Selama ini Suriah, yang dikuasai sekte Alawi, kelompok minoritas Syiah di Suriah, menjalin kedekatan strategis dengan Iran. Karena itu, jatuhnya rezim Assad berpeluang menarik Suriah lebih dekat ke barisan negara-negara pro-Barat.

Bagi AS, dan juga sekutunya seperti Israel dan Uni Eropa, perubahan politik di Damaskus akan semakin memperkuat supremasi politik Barat, karena tidak saja membuat Iran kian terpojok, tetapi juga bisa mereduksi kekuatan Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Selama ini kedua kelompok tersebut turut mendapatkan pasokan sejata dari Suriah.

Namun di sisi yang lain, kepentingan untuk menggulingkan rezim Assad tidak akan berjalan mudah. Resistensi dari kekuatan yang berlawanan akan terus menjadi penghambat. Dalam hal ini Iran, Rusia, dan China, laiknya benteng pertahanan bagi Suriah.

Kepentingan Iran sangat jelas, tidak saja faktor kedekatan Syiah semata, melainkan juga terkait posisi politiknya di kawasan. Jatuhnya rezim Assad akan membuat Iran kian terintimidasi. Karena itu negara yang dijuluki negeri para Mullah ini tentu tidak ingin kehilangan sekutunya di kawasan. Perlawanan Iran bahkan tidak main-main. Jika sewaktu-waktu Suriah menghadapi intervensi militer, Iran siap membantu. Keberadaan kapal perang milik Iran di wilayah perairan Suriah adalah sinyal yang sangat kuat.

Sementara bagi Rusia dan China, kepentingan ekonomi-politik di Suriah terlalu berharga. Jatuhnya rezim Assad bisa mendatangkan kerugian berarti. Karena itu, kedua negara ini menjadi ganjalan paling besar bagi tiap resolusi dunia internasional. Sebagaimana yang tampak jelas ketika keduanya memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, serta memboikot pertemuan sekitar 70 negara di Tunis, Tunisa, akhir Februari lalu, yang membahas opsi politik bagi Suriah.

Rusia punya alasan mendasar dalam mendukung Assad, yakni terkait kerjasama persenjataan yang sudah terjalin lama. Ekspor senjata telah membuat hubungan Moskow dan Damaskus sangat erat. Jatuhnya Khadafi di Libya serta adanya sangsi terhadap Iran, kian memperkecil pasar persenjataan Rusia. Terlebih lagi Rusia ingin tetap menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Perlu diingat bahwa Rusia kini kembali dipimpin oleh Vladimir Putin, yang sangat berambisi menjadikan Rusia sebagai kekuatan global yang dominan.

Kepentingan pemerintah China tidak jauh berbeda. Kerjasama militer dan ekonomi mengiringi sejarah hubungan Beijing dan Damaskus. Pada tahun 1993 dan 1996, misalnya, China membantu Suriah dalam program misil balistiknya. Selain itu, upaya menjaga hubungan baik dengan Iran juga menjadi pertimbangan, terutama terkait kebutuhan suplai minyak. Selama ini sekitar 20 persen produksi minyak Iran mengalir ke China.

Polarisasi kekuatan internasional inilah yang turut membuat proses revolusi di Suriah begitu kompleks. Situasi politik Suriah saat ini seperti pusaran air yang mampu menarik semua kekuatan. Perubahan politik secara radikal di Damaskus bisa mengubah total konstelasi politik di kawasan. Karena itu, setiap kekuatan punya kepentingan agar tidak tergerus arus.

Fenomena ini sekaligus melahirkan ironi dalam revolusi Suriah: di satu sisi kian memperjelas peta politik di kawasan, namun di sisi lain menjadi beban persoalan bagi rakyat Suriah. Kepentingan kemanusiaan mereka seolah tersubstitusi oleh kalkulasi politik. Hal semacam inilah yang bisa membuat penantian revolusi semakin melelahkan.

Faris Alfadh

Image from here

Transisi Demokrasi Pasca-Mubarak

Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2011

Euphoria kemenangan revolusi di Mesir terasa begitu heroik. Tidak hanya di Tahrir Square, yang sejak 25 Januari lalu menjadi tempat digelarnya parlemen jalanan oleh jutaan rakyat pro-demokrasi, tetapi juga di seantero Mesir, menyusul mundurnya Presiden Hosni Mubarak, Jum’at (11/2) malam. Proses demokrasi Mesir tampaknya memasuki babak baru.

Rakyat Mesir pantas merayakan kebebasan dengan gegap gempita. Selama tiga dekade mereka hidup di bawah rezim Mubarak yang despotis. Ketakutan tersebar di mana-mana, kemiskinan dan pengangguran semakin melimpah. Kehidupan yang lebih baik dan terbuka menjadi harapan setiap orang setelah ini.

Saat ini Tahrir Square mungkin masih menyisakan kidung kebebasan dan cerita kebahagian. Namun beberapa hari mendatang orang di jalan-jalan akan mulai bertanya, bagaimana proses transisi demokrasi akan berlangsung, sejauh mana ketidak pastian datang menghadang?

Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), menekankan bahwa membangun demokrasi di masyarakat pasca-otoriter memerlukan waktu dan pengorbanan. Pemerintah demokratis di masa transisi dihadapkan pada tiga agenda penting: perbaikan kinerja ekonomi dan politik; penguatan institusi politik; restrukturisasi hubungan sipil-militer dan penguatan sivil society.

Ketiga hal tersebu akan menjadi tantangan berat Mesir dalam membangun demokrasi pasca-Mubarak. Apalagi rakyat Mesir cukup lama hidup dalam bayang-bayang kediktatoran. Setelah Inggris hengkang, Mesir diperintah raja yang tidak kompeten dan, sejak 1952, rezim militer mulai mengambil alih.

Pertama, persoalan ekonomi menjadi tantangan pertama Mesir di masa transisi demokrasi. Saat ini kemiskinan tersebar luas di mana-mana, dari pedesaan hingga perkotaan. Lebih dari 40 persen rakyat Mesir hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS perhari. Jika tidak segera diantisipasi, maka kondisi ekonomi yang semakin sulit bisa saja memicu frustasi di masyaraka dan berujung pada kekacauan politik baru. Perlu diingat bahwa tuntutan agar Mubarak mundur selama ini juga tidak terlepas dari krisis ekonomi dan tidak meratanya distribusi ekonomi.

Kedua, penguatan institusi politik yang mencakup birokrasi, sistem pemilu dan kepartaian, serta penegakan hukum, akan berlangsung cukup rumit mengingat selama ini Mubarak turut menyuburkan korupsi dan memanipulasi institusi politik demi status quo. Pemerintah transisi perlu membangun komunikasi sosial yang kuat dengan kelompok-kelompok politik, terutama menjelang pemilu yang direncanakan berlangsung September mendatang. Bisa dipastikan semua kelompok politik akan berebut simpati, termasuk kemungkinan munculnya kembali kelompok pendukung Mubarak.

Jika tidak diantisipasi, para pendukung Mubarak bisa saja kembali berkuasa. Saat ini sudah muncul beberapa nama sebagai calon pengganti Mubarak, di antaranya Amr Mousa, Omar Suleiman, Shami Hafez Anan, Mohamed El-Baradei, dan Ayman Nour. Menariknya nama-nama tersebut justru memiliki hubungan dengan Mubarak. Hanya dua tokoh yang disebut terakhir yang relatif independen, yakni El-Baradei dan Nour.

Ketiga, restrukturisasi hubungan sipil-militer akan menjadi hal yang amat penting. Selama ini militer begitu dekat dengan kekuasaan, bahkan menjadi kekuatan politik penting dalam melindungi rezim yang berkuasa di Mesir. Memang, menganggap militer akan kembali berkuasa dan menjadi penghalang proses demokrasi adalah penilaian yang terlalu prematur. Militer telah berjanji akan segera mengubah konstitusi dan menggelar pemilu yang adil. Selama ini militer pun sudah menunjukkan itikad baik dengan mengawal demontrasi dan tidak mendukung Mubarak. Namun perlu diingat bahwa orang-orang yang saat ini berada di tampuk kekuasaan sebagian besar pernah memiliki karir di militer, mulai dari Wakil Presiden, menteri, hingga para gubernur.

Selain itu, proses konsolidasi demokrasi Mesir juga akan mendapat tantangan dari upaya intervensi negara lain. Tak ada negara yang paling cemas dengan gejolak yang terjadi di Mesir selain AS dan Israel. Selama ini Mesir merupakan sekutu terpenting AS di Timur Tengah. Mesir lah yang juga menjadi benteng AS dan Israel dari para kelompok radikal di Timur Tengah, sekaligus sebagai penjamin perdamaian Arab-Israel.

Kecemasan terbesar AS adalah jatuhnya Mesir ke tangan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin, yang telah lama mengalami penindasan di masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Jika kelompok Islam menang dalam pemilu mendatang, maka hal tersebut akan menjadi petaka bagi kepentingan AS dan bisa mengacaukan hubungan Mesir-Israel yang telah dibangun selama tiga dekade.

Karena itu AS tampaknya tidak akan membiarkan Mesir berjalan sendiri tanpa kendali. Itu artinya, upaya-upaya mencampuri proses politik yang sedang berlangsung sejatinya hanya akan memperkeruh transisi demokrasi, sekaligus menyeret Mesir ke dalam limbung ketidakpastian.

Faris Alfadh

Image from here

Abhisit dan Rekonsiliasi Demokrasi

Jawa Pos, 9 April 2010

JIKA ada negara di ASEAN yang mengalami fluktuasi high politic cukup tinggi dalam lima tahun terakhir, itu adalah Thailand. Sejak Thaksin digulingkan lewat kudeta militer pada 2006, sudah lima kali terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat perdana menteri (PM).

Aksi protes yang digelar pendukung Thaksin mulai tiga pekan terakhir merupakan rentetan panjang dari polarisasi kekuatan politik yang saling bergantian sejak kudeta empat tahun lalu, antara pendukung Thaksin, PM Abhisit Vejjajiva, dan militer. Bagaimana menjelaskan instabilitas demokrasi di Thailand saat ini serta upaya terbaik apa yang bisa ditempuh Abhisit?

Demokrasi Praetorian

Pangkal krisis politik di Thailand saat ini tidak terlepas dari kembalinya militer ke dalam politik pada 2006. Sebab, sejak itu, kita menyaksikan krisis politik secara maraton di negara yang dikepalai Raja Bhumibol Adulyadej tersebut.

Memang, dalam politik selalu ada kemungkinan bagi praetorianisme. Kesempatan itu memungkinkan militer masuk dalam politik dan mengambil alih kekuasaan sipil. Baik dipicu krisis ekonomi, gejala vakumnya kekuasaan, maupun gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara.

Kudeta empat tahun lalu bisa dilihat dari indikator terakhir. Militer kecewa terhadap pemerintahan Thaksin yang terus mengalami krisis legitimasi menyusul merebaknya kasus korupsi. Namun, yang tidak disadari, intervensi militer dalam politik kerap berujung pada kegagalan konsolidasi demokrasi. Baik disebabkan rezim militer yang terus berkuasa pascakudeta maupun penetrasi politik inkonstitusional yang terus dilakukan, bahkan setelah kekuasaan kembali ke tangan sipil.

Kasus kudeta di beberapa negara menunjukkan hal tersebut. Misalnya kudeta militer di Pakistan pada 1999, Filipina (1986), serta Argentina (1970-an).

Dalam kasus Thailand, walaupun pemerintahan yang didukung militer saat itu, di bawah Jenderal Surayud Chulanot, hanya berlangsung hingga 2008, kenyataannya militer tetap memainkan peran politik secara tidak langsung. Hal tersebut segera terlihat pada pemilu pertama pascakudeta. Kemenangan Partai Kekuatan Rakyat, yang didirikan para pendukung Thaksin serta naiknya Samak Sundaravej sebagai PM membuat militer tidak nyaman. Banyak yang menilai, militer punya andil besar dalam mendukung aksi-aksi protes oposisi serta upaya mencari kesalahan demi mendelegitimasi kekuasaan.

Intervensi militer sejak kudeta empat tahun lalu berimplikasi panjang dalam sistem demokrasi Thailand. Sebab, upaya itu tidak hanya mendevaluasi pendalaman demokrasi, tetapi sekaligus memperbesar friksi sosial-politik. Aksi-aksi protes dalam spektrum yang silih berganti, termasuk yang terjadi sejak tiga minggu terakhir, merupakan rentetan krisis demokrasi sejak kembalinya militer ke dalam politik. Belum lagi, disinyalir Abhisit naik ke tampuk pemerintahan pada 2008 karena dukungan kuat militer.

Rekonsiliasi Demokrasi

Seperti diramalkan, upaya dialog antara pemerintah dan pemrotes sejak Minggu lalu (28/3) akhirnya buntu. Keinginan pemrotes, yang juga dikenal sebagai kelompok Kaus Merah, agar pemerintah segera membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu masih ditolak Abhisit. Sementara itu, kelompok pemrotes menilai upaya Abhisit hanya mengulur-ngulur waktu, tidak betul-betul tulus untuk mencari solusi krisis.

Karena itu, Abhisit seharusnya memperhitungkan bahwa kegagalan upaya dialog bisa meruncingkan kebuntuan politik. Bentrok antara pemrotes dan aparat keamanan Selasa lalu (6/4) mulai menunjukkan hal tersebut. Jika krisis politik sampai terjadi pada suhu tertinggi, yang paling dirugikan tentu saja Abhisit. Sebab, akan muncul keraguan banyak pihak (public distrust) terhadap kapabilitas Abhisit sebagai PM. Dengan demikian, upaya serius perlu dilakukan.

Pertama, tak ada pilihan lain kecuali melangsungkan pemilu secepatnya sebelum akhir tahun ini. Khawatir para kolega Thaksin menang jika pemilu digelar tentu sebuah penilaian yang prematur. Abhisit harus yakin, jika ingin mendapatkan legitimasi politik, dirinya dan Partai Demokrat harus membuktikan mampu meraih simpati rakyat melalui pemilihan umum.

Kedua, Abhisit harus meniupkan optimisme kepada semua pihak bahwa politik kali ini bakal dibangun di atas demokrasi yang kukuh -lepas dari intervensi militer, tekanan politik, serta politik uang. Dia harus bisa menepis tuduhan selama ini -bahwa dukungan militerlah yang menaikkannya ke tampuk pemerintahan. Karena itu, siapa pun yang memenangi pemilu berhak atas garansi legitimasi politik.

Jika rekonsiliasi demokrasi gagal, eksemplar demokrasi Thailand yang limbung, tampaknya, tak pernah memasuki lembaran baru.

Faris Alfadh
Image from here

Nyontreng Atau Tidur Siang Saja?*

Catatan | Faris Alfadh

Bagi yang masih optimis dengan sistem demokrasi kita, hari ini menjadi penting karena untuk ketiga kalinya pemilihan umum diadakan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Bisa jadi hari ini mereka bagun lebih pagi dari biasanya. Membaca koran ditemani secangkir teh panas, beberapa saat kemudian mungkin bersiap-siap menuju TPS untuk memberikan hak pilih.

Namun bagi mereka yang bermuram durja menyongsong pemilu 2009, atau sedikit pesimis, tidak ikut memilih alias golput adalah pilihan paling rasional. Ketimbang menanggung resiko kecewa karena salah menyealurkan dukungan, mereka merasa lebih baik tak berpartisipasi dan memanfaatkan libur panjang pekan ini untuk kegiatan lain, mungkin berlibur ke luar kota bersama keluarga. Bagi mereka yang di rumah saja, bisa jadi memilih bangun agak telat.

Adanya kemungkinan banyaknya pemilih yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, memang sudah diprediksi banyak kalangan. Jauh-jauh hari dengan tekad bulat mereka telah mengibarkan bendera putih. Dugaan sementara: suara golput akan lebih banyak ketimbang jumlah suara sang pemenang nanti. Banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (padahal mereka ingin memilih) juga menjadi persoalan lain.

Saya akui, memilih untuk tidak memilih juga sebuah pilihan. Dan yang paling penting, itu tidak melanggar hukum. Dalam sistem demokrasi modern hal ini wajar-wajar saja. Bahkan di beberapa negara yang iklim demokrasinya terbiang mapan, seperti AS, fenomena golput juga banyak dijumpai. Karena itu, sikap sebagian besar masyarakat kita yang (berniat) golput tentu saja bisa dimaklumi, terutama jika melihat sistem kepartaian, gelagat anggota partai, hingga ulah para caleg yang ikut dalam pemilu kali ini. Semuanya memang mengecewakan!

Bayangkan saja, ada puluhan partai politik yang menjadi peserta pemilu namun tak pernah jelas program dan ideologinya. Sampai-sampai, saya—dan mungkin juga anda, kesulitan untuk membedakan satu partai dengan partai lainnya karena ketakjelasan tadi. Banyaknya partai politik ini tidak terlepas dari konstelasi politik Indonesia yang masih dicerminkan polarisasi elit, bukan polarisasi politik rakyat. Karena itu tidak heran jika suatu ketika ada seorang elit yang kecewa dengan partainya lalu keluar dan mendirikan partai sempalan. Itulah yang terjadi dengan partai-partai yang ada sekarang.

Mungkin ada yang bertanya, kenapa parati-partai gurem ini sekilas memiliki massa yang cukup saat kampanye terbuka kemarin? Eits, jangan terkecoh! Bisa jadi yang ikut pawai di jalan-jalan pada hari kampanye itu hanya tenaga bayaran. Dan bisa jadi juga mereka adalah orang-orang yang justru tak hendak memilih.

Dulu, di zaman Aristoteles masih hidup, konon ia tidak terlalu respect dengan yang namanya demokrasi. Baginya demokrasi adalah sistem politik yang buruk, karena memberikan kesempatan bagi siapa saja tampil sebagai memimpin, termasuk masyarakat yang tidak terdidik sekalipun. Karena itu ia lebih sepakat jika negara sebaiknya dipimpin oleh para filsuf saja. Suatu saat, demikian keyakinannya, demokrasi akan memberikan kesempatan bagi lahirnya orang-orang bodoh untuk berkuasa. Mungkin benar, mungkin juga keliru. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan itu. Berapa banyak anggota parlemen yang masuk bui karena suap dan korupsi? Hampir semua partai politik “lama”, yang sudah punya wakil di DPR, kadernya tersandung kasus korupsi. Bahkan para caleg yang bertarung dalam pemilu 2009 ini tidak sedikit yang bermasalah: Ada yang kedapatan menjual ganja, mencuri motor, hingga terpergok di panti pijat. Tentu saja ini memalukan! Siapa yang mau memilih calon angota legislatif macam ini? Belum lagi fenomena munculnya caleg “siluman”: mereka yang sebelumnya tak pernah nongol di satu daerah, eh tiba-tiba saja namanya muncul dalam daftar caleg dari daerah tersebut.

Karena itu, wajar jika sebagian masyarakat menganggap semua partai politik sama saja: tukang ngibul dan obral janji. Kampanye pun hanya sebagai ajang tipu-tipu. Belum lagi ekses buruknya: ruas jalan, sudut kota, rimbunan pohon, tiang listrik, WC umum, hingga tembok tetangga, semuanya disesaki stiker, spanduk dan pamphlet para caleg dan parpol. Karena itu, ketimbang ikut mencontreng, mereka yang kecewa lebih memilih untuk istirahan di rumah menikmati libur sambil tidur siang. Bahkan ada yang membuat lelucon dengan mengatakan: “Tidur siang yang paling enak adalah pada hari pencontrengan.” Hmm…

Dengan tetap menghormati pilihan mereka yang golput, namun bagi saya, demokrasi yang masih semrawut ini justru bisa ditata lebih baik jika kita tetap memberikan hak pilih. Menurut saya, sikap tidak ikut memilih justru ikut mencederai kualitas demokrasi. Demokrasi memang bukan sistem politik paling sempurna, tetapi untuk saat ini demokrasi adalah pilihan paling masuk akal bagi kita. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendasarkan pilihannya pada pertimbangan-pertimbangan rasonal, bukan emosional ataupun irasional.

Sikap sinis dan skeptis tentu boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya hal itu jangan sampai menghalangi kita untuk melihat banyak hal positif yg dicapai negeri ini sejak era reformasi. Walupun di sana sini terlihat masih centang perenang, namun kita mendapatkan banyak berkah dari demokrasi. Demokrasi didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan terutinggi terletak pada aspirasi mayoritas masyarakat. Karena itu, tugas untuk menata dan memperbaiki kualitas demokrasi juga ada di pundak orang ramai. Demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikawal.

Salah satu kelebihan dari sistem demokrasi adalah ia tidak anti kritik. Karena bagimanapun hanya dengan kritiklah kualitas demokrasi bisa terus diperbaiki. Tentu saja tidak instan dan memerlukan jalan terjal untuk itu. Namun perlu diingat, Indonesia baru benar-benar menghirup harumnya kebebasan dan menikmati demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir. Sangat tidak adil jika harus dibandingkan dengan kemapanan demokrasi yang sudah diraih oleh negara-negara maju lainnya, yang bahkan untuk sampai ke situ memerlukan kurun waktu ratusan tahun.

Dalam pemilu 2009 ini, beberapa perbaikan mekanisme yang sebelumnya masih terlihat centang perenang pada pemilu 2004, sedikit demi sedikit mulai terlihat. Misalnya, tanggung jawab masyarakat akan semakin besar atas kualitas wakil rakyat karena Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan perubahan mekanisme penentuan peringkat caleg yang awalnya berdasarkan nomor urut sekarang menjadi jumlah suara terbanyak. Dalam jangka panjang, hal ini akan semakin memperbaiki kualitas calon. Memang terdapat beberapa caleg yang kualitasnya tidak jelas, tetapi tidak sedikit juga yang masih kualified.

Dalam pemilu kali ini, misalnya, jumlah caleg yang berpendidikan sarjana meningkat dibanding pemilu 2004. Berdasarkan pendataan Litbang Kompas, sekitar 80 persen kandidat anggota DPR dalam pemilu 2009 adalah sarjana. Hampir 5.000 orang dari 11.225 adalah lulusan sarjana strata 1, 1.599 orang lulusan pascasarjana, dan 281 orang doktor. Memang kenaikan drastis jumlah sarjana ini tidak serta-merta menggambarkan cerlangnya prospek perbaikan kualitas kinerja caleg, tetapi paling tidak mulai ada perbaikan kualitas personal.

Banyaknya caleg yang kualitasnya tidak karuan memang tidak terlepas dari mekanisme seleksi partai yang masih buruk. Kualifikasi calon belum diangap sebagai pertimbangan determinan. Kebanyakan partai masih mendasarkan rekrutmen caleg-nya pada nilai popularitas dan sejumlah uang, bukan pada keahlian dan integritas. Karena itu dalam pemilu 2009 ini banyak kita temukan fenomena selebritas dan pengusaha masuk dalam bursa caleg. Mereka yang belum punya pengalaman sama sekali tidak jadi soal. Karena bisa ditraining kilat dalam beberapa bulan. Inilah penyakit yang disebut Eep Saefulloh Fatah sebagai “krisis seleksi”. Hanya satu obatnya, kata Eep: kita, para pemilih, pandai-pandailah memilih yang terbaik di antara yang buruk. Dengan kata lain, ia menawarkan bahwa krisis seleksi tersebut hanya bisa siperbaiki lewat mekanisme eleksi.

Karenanya, dalam konteks tersebut, menggunakan hak pilih dengan ikut mencontreng menjadi sesuatu yang amat mahal harganya. Karena hanya dengan demikian kualitas demokrasi kita bisa diperbaiki. Nah, bagi anda yang berniat mencontreng hari ini, atau masih limbung menentukan pilihan, ada baiknya mengikuti saran majalah Tempo edisi minggu lalu, yakni dengan memperhatikan terlebih dahulu latar belakang partai, begitu juga rekam jejak para pendiri dan tokohnya, serta sepak terjang mereka selama ini. Jika sreg, ha, boleh lah anda pilih. Tetapi “jika setelah itu hati belum juga mantap memilih, apa boleh buat, mari tidur siang saja.”

* Judul tulisan ini terinspirasi oleh salah satu tulisan dalam majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2009, yang berjudul “Bibi Teliti atawa Tidur Siang Saja”.

Presiden

Esai | Faris Alfadh

Saya tak tahu pasti, hidup memang bukan seperti dunia dalam pasar malam, sebagaimana dika- takan Pramoedya Ananta Toer. Tetapi di Indonesia, untuk menjadi presiden tak ubahnya “menjajakan” diri di sebuah pasar malam.
Ada tawar-menawar, ada transaksi, dan terpenting, ada gebyar keramaian di tiap-tiap gerai. Jika tertarik, orang boleh membeli. Jika tidak, sekedar melihat-lihat pun jadi.

Kini banyak orang punya mimpi jadi presiden. Selain SBY sang incumbent, serta Megawati Soekarnoputri yang pernah jadi presiden sebelumnya, paling tidak sembilan orang sudah menyatakan siap bertarung dalam pilpres 2009. Bisa jadi ini menunjukkan demokrasi yang dinamis, setidaknya semakin banyak yang merasa dirinya mapu memimpin negeri ini.

Yang menarik, banyak dari mereka merupakan wajah-wajah baru. Yusril Ihza Mahendra dan Wiranto, yang kini memimpin sebuah partai, memang pernah menjadi calon presiden pada periode berbeda, atau Prabowo Subianto yang sempat mencicipi konvensi partai Golkar. Tetapi kandidat seperti Soetrisno Bachir, Rizal Mallarangeng, Fadjroel Rachman, Kivlan Zen, atau Ratna Sarumpaet, adalah orang-orang baru yang belum terlalu lama bergelut dalam dunia politik. Mungkin Sutiyoso bisa dibilang sedikit berpengalaman, tetapi hanya pada level gubernur.

Adakah yang salah? Tentu tidak. Semua orang boleh punya mimpi. Para pemimpin jaman dulu pun mengantarkan kemerdekaan bangsa dari sebuah mimpi, bahkan di usia yang relatif muda. Saya teringat Bung Karno di tahun 1927. Ketika mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia bersama Mr Iskaq, Tjipto Mangunkusumo, Mr Budiarto, Mr Sunario dan Mr Sartono, usianya baru 26 tahun. Atau Bung Hatta di tahun 1925, pada usia 23 tahun sudah memimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang sebelumnya dipimpin Soebardjo. Mereka mengawali sejarah sebagai pemimpin dengan pergerakan, pengorganisasian, dan sebuah utopia.

Dulu, lahirnya pemimpin adalah isyarat kebangkitan, yang membutuhkan jalan panjang dan bergerak dengan organisasi. Seperti sebuah nasionalisme yang punya sejarah, punya jejak. Mereka menganggap politik adalah pergerakan, mereka memimpikan sebuah kehendak, yakni social imaginaring.

Tetapi sekarang, ada yang berbeda, politik adalah kekuasaan dan uang. Kini ia hadir dalam sebentuk modal. Tanpa modal, jangan harap anda masuk dalam bisnis ini. Dan siapa pun yang punya (akses) modal, berhak menyatakan diri sebagai calon presiden. Tak perlu track-record, asbabun nuzul, ataupun sejumlah massa, karena semuanya bisa dibeli.

Ideologi? Anda tak harus punya ideologi sebagai pembentuk pandangan politik, seperti yang dimaksud pemikir neo-marxis, Louis Althusser. Serahkan saja semuanya pada modal dan pasar.

Kini para calon presiden muncul bagai orkestra dalam gegap gempita. Karena inilah zaman di mana advertensi tak henti-hentinya menyusup hingga ruang tidur kita. Inilah masa ketika hasil survei menjadi penanda bagi seorang calon pemimpin. Karena ia mampu mengarahkan pemilih dalam sebuah ritual pencoblosan, daripada sekedar pergerakan dalam sebuah ide yang utopis. Masa ketika sejumlah iklan di televisi lebih efektif dan menggugah ketimbang gagasan revolusioner, segudang prestasi, serta sebuah harapan.

Untuk menjadi presiden anda tak sekedar harus punya ambisi tetapi juga uang. Saya teringat pada suatu siang. Dalam sebuah seminar, saya bertanya kepada Amien Rais, mengapa ia tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Beliau menjawab: karena tidak punya uang!

Kini demokrasi industrial mematok seorang presiden dengan harga mahal. Anda yang melakukan pengorganisasian dari bawah, menjadi pemimpin gerakan mahasiswa ataupun organisasi massa, jangan bermimpi suatu saat akan jadi presiden jika tak punya modal. Kekuasaan kini berada di bawah kuasa modal.

Ingin tahu berapa harga seorang calon presiden? Mari kita hitung bersama. Masa sembilan bulan kampanye adalah kampanye terlama dalam sejarah demokrasi modern, sebuah long road yang akan menghabiskan banyak energi dan money. Jika harga iklan di televisi berkisar 75 juta rupiah per 15 detik, dan tiap kandidiat menghabiskan tak kurang dari 10 milyar sebulan, bisa dibayangkan berapa milyar yang dihabiskan hanya untuk kampanye dan memperebutkan jabatan yang tak seberapa.

Maka jangan heran jika Soetrisno Bachir rela menghamburkan uang 40 milyar sebulan hanya untuk sebuah iklan “salam kenal” di televisi, plus rela terbang jauh ke Wina hanya untuk “melaporkan” langsung partai final Piala Eropa. Atau Prabowo Subianto dengan slogan “Membawa Suara Petani Indonesia”, serta Rizal Mallarangeng yang mencoba meyakinkan pemirsa dengan harapan barunya, namun tak jelas apa maunya.

Beberapa hari yang lalu, saya mendengarkan siaran radio lokal yang juga tersambung dengan salah satu radio di Australia. Orang-orang Australia heran melihat bentuk kampanye politik menjelang pemilu di Indonesai dalam riuh rendah slogan, spanduk, baliho, serta iklan televisi–yang mereka sebut sebagai pemborosan. Apalagi dalam waktu yang sangat panjang: sembilan bulan. Satu pertanyaan yang mereka ajukan: uangnya dari mana? korupsi? Karena jumlahnya tentu tak sedikit.

Inilah demokrasi “gila” yang ditawarkan bangsa ini. Demokrasi macam ini jangan-jangan hanya akan melahirkan para pedagang dan sekelompok penyamun. Siapa yang menikmati atmosfir demokrasi yang demikian, rakyat kah? Tak sedikitpun. Hanya pemilik modal, para pedagang, serta mereka yang ada dalam bisnis advertensi yang untung.

Ya, politik kini seperti dunia dalam sebuah pasar malam, atau semeriah pekan raya. Tiap tauke akan berusaha mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Tak perduli barang murahan, karena yang penting adalah kemasan. Selepas malam yang larut, gerai-gerai pun ditutup dengan sedikit untung, dan orang-orang mulai pulang dengan tersenyum, sudah itu hilang.

Jika uang sudah menjadi harga sebuah kekuasaan, dan advertisi mulai masuk ke ruang-ruang tidur kita untuk mendikte sebuah pilihan, maka apa bedanya calon presiden dengan produk kecantikan yang hadir melalui iklan televisi?

Anomali

Esai | Faris Alfadh
Kompas, 3 September 2008

Kehidupan selalu melahirkan beragam anomali. Tak terkecuali demokrasi. Setidaknya dulu, di Indonesia, demokrasi tak ubahnya otokrasi. Dan kini ia mengaburkan kolonialisasi dan melahirkan oligarki.

Reformasi 1998 menawarkan fase paling demokrastis dalam sejarah politik Indonesia modern. Setelah era demokrasi terpimpin Soekarno yang lebih menyerupai otokrasi, dan orde baru Soeharto dengan negara otoriter-birokratiknya, reformasi seolah meniupkan angin segar kebebasan. Namun layaknya kehidupan, demokrasi pun melahirkan anomali.

Saat ini negara dan pasar menampilkan konfrontasi paling panas dalam sistem demokrasi liberal. Rezim neolib terus merongrong agar integrasi negara dan pasar bisa terwujud di bawah kendali pasar global. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, akibat disharmoni negara dan pasar, demokrasi lahir sebagai bentuk penyesuaian negara atas arus liberalisasi dunia.

Memang ada politik massa, konsolidasi jalanan, atau sistem perwakilan, tetapi pengambilan keputusan diambil alih prosedur demokrasi industrial. Di mana mode produksi menjadi acuan utama. Akibatnya banyak produk politik lahir dari rahim pasar. Elit politik pun tak lagi dibentuk atas kapabilitas dan afirmasinya atas massa, tetapi dibentuk atas relasi pasar dan modal. Lihat saja bagaimana elit politik dengan nama-nama “siluman” bermunculan secara tiba-tiba, artis dangdut pun mendadak ingin jadi bupati.

Dominasi pasar atas negara menjadikan kapitalisme sebagai panglima dalam praktek demokrasi. Perlahan-lahan negara kehilangan otoritasnya sebagai penyelenggara politik dan digantikan oleh pasar. Sederhananya, jika di negara-negara industri maju negara lah yang menciptakan pasar, maka di negara berkembang, muncul fenomena di mana pasar menciptakan negara. Demokrasi pun menjadi sistem penyelenggaraan negara yang semu, karena semua kendali berada di bawah kuasa modal. Maka tak ada lagi kata yang tepat untuk menandai fenomena ini selain neo-kolonialisme yang sedang berlangsung.

Yang kita saksikan pada tahap selanjutnya tentu saja adalah anomali demokrasi. Di mana demokrasi berharmoni dengan kolonialisasi. Tak ada lagi power, yang ada hanya take-over. Selain itu, disharmoni negara dan pasar juga ikut melahirkan disorganisasi sosial pada tingkat grass-road. Transisi demokrasi tidak mampu lagi melahirkan konsolidasi demokrasi, tetapi konsolidasi aligarki. Bukan revolusi demokratik, tetapi apa yang disebut Miguel Angel Centemo sebagai revolusi teknokratik.

Perlu diingat bahwa sejarah Indonesia modern lahir dari sejarah melawan kolonialisme. Kolonialisme yang terbentuk atas perselingkuhan tuan tanah dan kapitaliseme. Yang tidak boleh dilupakan bahwa sejarah kronologis kolonialisme di Indonesia masih sangat berhimpitan dengan fase lahirnya demokrasi.

Fenomena anomali demokrasi di atas pun ikut melahirkan konsekuensi selanjutnya, yakni oligarki demokrasi. Memang munculnya oligarki, di mana kekuasaan dan lembaga-lembaga politik berada di tangan segelintir orang saja, adalah sebuah keniscayaan dan sulit dihindari (immanent). Ilmuwan Robert Mitchel dalam karyanya, Political Parties (1949), menamakannya sebagai hukum besi oligarki (the iron law of oligarchy). Sekali lagi, memang ada gerakan politik massa, tetapi pengambilan keputusan berada pada jalur berbeda.

Demokrasi pun lahir sebagai sebuah fenomena yang lebih banyak kita temukan di jalan-jalan kota besar Indonesia daripada gedung parlemen, partai politik, atau lembaga pilar demokrasi lainnya. Kali ini saya teringat tahun 1998. Jalanan menjadi arena paling menggiurkan bagi pertunjukan politik di hari-hari sepanjang bulan Mei tahun itu. Tapi justru sebaliknya. Seperti yang diucapkan Goenmawan Mohamad, pada hari-hari itu politik justru sedang mati di jalan Jakarta.

Yang lebih menyakitkan adalah, kehidupan rakyat pada fase demokrasi liberal tidak menawarkan peningkatan kesejahteraan, justru sebaliknya. Ya, demokrasi menjadi sistem politik yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Jika mengacu pada standar PBB, tiap individu dengan 2 dollar perhari, maka lebih dari 50 persen penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 223 juta jiwa tergolong miskin. Yang muncul tentu saja ironi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kekayaan sebesar 75 milyar dollar atau Rp 800 trilyun yang beredar di Indonesia hanya dimiliki oleh 150 orang saja.

Seperti kata Aristoteles, demokrasi adalah sistem politik paling buruk ketika yang tampil sebagai pemimpin adalah golongan masyarakat yang tidak terdidik. Suatu saat, katanya, demokrasi akan memberikan kesempatan bagi lahirnya orang-orang bodoh untuk berkuasa. Mungkin benar, mungkin juga keliru. Karena setiap usaha yang putus asa selalu melahirkan kerinduan akan selapis masyarakat yang hidup dalam komunitas yang cerdas dan bebas. Tapi kini, di Indonesia, demokrasi sedang memperlihatkan pertarungan “orang-orang bodoh.” Berapa banyak anggota parlemen yang masuk bui karena suap dan korupsi?

Di Indonesia demokrasi adalah demonstrasi. Demokrasi memberi peluang berkorupsi. Tetapi demokrasi juga memberikan harapan dan kesempatan untuk kita berdiri sejenak, sekali lagi. Tetapi Demokrasi? “Bah!”, kata penyair Allen Ginsberg. Ya, tanpa persiapan dan pijakan yang kuat, demokrasi barangkali hanya berakhir menjadi mobokrasi!