Dilema Israel, Derita Gaza

Pertempuran delapan hari antara Israel dan Hamas, yang menewaskan lebih dari 160 warga Palestina dan lima penduduk Israel, akhirnya berakhir dengan gencatan senjata, Rabu (21/11). Upaya damai tersebut sangat penting bagi warga Palestina, karena tidak saja dapat menghindari jatuhnya lebih banyak korban, tetapi sekaligus memberikan harapan untuk kembali membangun puing-puing kehidupan yang sempat runtuh.

Bagaimana menjelaskan operasi militer Israel yang dilakukan di akhir tahun ini, serta apa yang diinginkan negara Yahudi tersebut melalui palagan terbuka? Setidaknya ada tiga argumen. Pertama, sebagai bagian dari upaya melumpuhkan kekuatan anti-Israel Palestina, terutama kelompok militan yang menggunakan strategi militer seperti Hamas. Kedua, serangan bombardir ke Gaza akan dapat memaksa Palestina, juga negara-negara Arab, untuk duduk di meja perundingan. Ketiga, pertimbangan atas kepentingan-kepentingan politik domestik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas dipandang sebagai ancaman paling serius bagi cita-cita terwujudnya Israel Raya, yang mencakup keseluruhan wilayah Israel dan Palestina. Untuk itu, memukul habis Hamas menjadi amat penting. Namun benarkah Israel berniat menghabisi Hamas?

Noam Chomsky, intelektual Amerika Serikat keturunan Yahudi, dalam bukunya Middle East Illusions: Including Peace in the Middle East? Reflections on Justice and Nationhood (2003), percaya bahwa Israel punya kekuatan untuk menang di setiap pertempuran melalui serangan-serangan ekplosif. Persenjataan Israel adalah yang paling canggih di Timur Tengah. Namun kemenangan tersebut, menurut Chomsky, juga berarti kerugian bagi Israel. Jurang kebencian rakyat Palestina akan semakin dalam, niat balas dendam pun akan kuat bersemayam. Selain itu negara-negara di Timur Tengah sepert Mesir, Suriah, Lebanon, dan Iran siap menabuh genderang perang. Oleh karenanya, Israel sadar betul bahwa upaya menghabisi Hamas sama saja membangun kehancuran sendiri.

Asumsi kedua tampak lebih masuk akal. Konflik serupa yang terjadi sebelumnya di tahun 2006 dan 2008, menunjukkan bagaimana gencatan senjata hadir pasca pertempuran yang menyakitkan. Namun menjelaskan agresi Israel dari sudut pandang ini juga terbilang absurd. Gencatan senjata justru kerap kali mentah di tangah Israel sendiri. Pasca kesepakan damai Rabu kemarin, misalnya, pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap memberi celah bagi dilakukannya kekerasan lanjutan. Israel akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi warganya.

Konteks politik domestik Israel lebih dapat menjelaskan alasan operasi militer kali ini. Kekuatan-kekuatan politik Israel terpolarisasi ke dalam ideologi konserfatif dan moderat. Partai Likud, yang saat ini berkuasa, bersama partai lainnya seperti Yisrael Beitenu, Shah, National Union, dan The Jewish Home, berada pada spektrum kanan yang lebih mengedepankan opsi militer dalam menghadapi kekuatan anti-Israel. Sementara Partai Kadima, beserta Partai Buruh, United Torah Judaism, United Arab List, dan Meretz berada di sayap kiri yang masih memberi ruang bagi negosiasi demi perdamaian.

Persoalannya adalah, rakyat Israel lebih banyak (meski tidak semua) mendukung kebijakan-kebijakan yang keras terhadap Hamas. Sehingga dalam hal ini, pilihan untuk mendapatkan dukungan publik menjadi pertaruhan, terlebih di saat-saat menjelang pemilu. Asher Arian, pengamat politik dari Haifa University, Israel, pernah berujar bahwa “partai-partai berkuasa kerap menjadikan perang sebagai propaganda untuk menangguk untung”.

Menjelang pemilu pada 22 Januari 2013 mendatang, sangat esensial bagi PM Netanyahu menujukkan konservatisme pemerintahan Partai Likud. Dukungan mayoritas publik amat dibutuhkan mengingat partai berkuasa belum sepenuhnya menguasai parlemen dengan solid, seperti yang terlihat baru-baru ini terkait soal penyusunan anggaran.

Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa Netanyahu terang-terangan mendukung calon presiden Mitt Romney dari Partai Republik sebelum pemilu presiden AS awal November lalu. Sesuatu yang cukup berbahaya sebenarnya. Sikap Netanyahu merupakan upaya untuk menegaskan sikap politiknya bersama Partai Likud kepada publik Israel, mengingat Romney beraliran hawkish, yang lebih mengedepankan militer sebagai solusi, ketimbang Barack Obama yang dipandang terlalu lunak.

Apa yang dilakukan pemerintahan Partai Kadima di bulan Desember tahun 2008 juga bisa dilihat dari perspektif ini. Meski ideologi partai yang kala itu dipimpin Tzipi Livni berhaluan kiri-tengah, operasi militer ke Gaza tetap dilakukan bahkan dalam spektrum yang lebih mengerikan dibanding tahun 2012. Partai Kadima tampaknya berharap dapat mendulang dukungan publik menjelang pemilu 10 Februari 2009.

Israel akan selalu terjebak pada dua pilihan yang sulit. Di satu sisi masih memendam cita-cita bisa hidup normal seperti bangsa-bangsa lain, yang artinya jalan negosiasi dengan Palestina musti ditempuh. Namun di sisi yang lain kepentingan politik domestik menggiring untuk diambilnya opsi-opsi konfrontatif, yang sama saja semakin mengubur upaya damai. Hal inilah yang akan terus menjadi bopeng bagi proses perdamaian dua negara.

Sayangnya, dilema yang dihadapi Israel tidak saja menjadi hambatan bagi terwujudnya perdamaian dan kehidupan yang lebih baik, tetapi sekaligus fragmen memilukan bagi rakyat Palestina, terutama yang hidup di Jalur Gaza. Rudal-rudal yang ditembakkan hanya akan menambah derita di antara puing-puing reruntuhan kota Gaza.

Faris Alfadh

Artikel ini juga bisa dibaca di http://hi.umy.ac.id

Discourse

:Iran dan diskursus lain di luar politik

Iran, jika diibaratkan kata dalam Kamus Politik, ia bisa berarti ekstrem: musuh stabilitas, pembangkang keamanan, dan ancaman bagi kelompok mainstream. Karena itu, ia perlu ditaklukkan dan dibuat patuh—dengan cara apapun.

Tentu saja ini adalah definisi yang diberikan Barat, terutama Amerika Serikat. Dengan kata lain, Iran yang dipahami, dalam pengertian ini, sarat bias dan tendensius.

Namun apa boleh buat, definisi inilah yang diterima sebagai pengertian umum. Meski tidak lazim, tetapi kita mafhum: ia lahir dari proses politik! Dan politik, seperti diyakini Michel Foucault, adalah domain di mana Diskursus diciptakan—sesuatu yang memberi anda legitimasi akan sebuah kebenaran.

Di sini kita tidak lagi berbicara yang benar ataupun salah, secara hakiki. Karena kebenaran adalah dominasi bagi yang mampu menguasai dan memproduksi diskursus. Seperti kata Foucault dalam Nietzche, Genealogy, History (1991: 86): “Keberhasilan sejarah adalah milik mereka yang mampu merebut aturannya.”

Laiknya cerita perang melawan terorisme. Bukan semata karena kebesaran dan kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki, sehingga membuat Amerika dengan mudah menunjuk hidung sebuah negara: anda teoris dan anda tidak. Melainkan karena sebelumnya ia telah memenangkan sebuah wacana, yang memberinya hak dan legitimasi. Dan dengan itu dimungkinkan terjadinya hegemoni.

Karena itu, meletakkan Iran dalam pengertian paling ekstrem tentu bukanlah persoalan sulit. Kita tahu, Iran sebelum tahun 1979, adalah bagian dari aliansi Amerika di kawasan Timur Tengah. Namun ketika revolusi Islam meletus dengan heorisme baru, rezim Reza Shah Pahlavi, yang sangat Barat itu, tersingkir dengan menyakitkan. Amerika seketika itu merasa dipermalukan. Negara besar ini pun geram sekaligus menyimpan dendam.

***

Meski demikian, tampaknya selalu ada ruang yang bisa dimenangkan di luar politik. Dari Teheran, seorang sineas, Asghar Farhadi, mencoba memenangkan hal itu dengan menyuguhkan cerita lain tentang Iran melalui Filmnya, A Separation (2011).

Film ini bercerita tentang sebuah keluarga Iran yang dihadapkan pada keputusan sulit: untuk menemukan kehidupan yang lebih baik bagi anak mereka dengan pindah ke luar negeri, atau tetap tinggal di Iran merawat ayah mereka yang mengidap penyakit Alzheimer, yang kondisinya semakin memburuk.

Nader (Peyman Moadi) memilih untuk tidak meninggalkan ayahnya. Sementara Simin (Leila Hatami), istrinya, bertekad kuat meninggalkan negerinya demi sang anak, Termeh (Sarina Farhadi). Simin kecewa. Ia tak bisa menerima sikap suaminya. Bukankah Alzheimer sudah membuat ayah mertuanya itu bahkan tidak lagi bisa mengenali suaminya dengan baik. Maka untuk apa lagi bertahan.

“Apakah dia masih bisa mengenalimu lagi sebagai anak?” kata Simin dengan penuh kecewa.

Nader menjawab getir, “dia mungkin tidak mengenaliku, tetapi aku tahu bahwa dia adalah ayahku.” Kita pun tahu, ada pertalian yang dalam antara ayah dan anak. Dan itu tidak mungkin bisa diputus.

Di sisi lain, Termeh, yang belum bisa menerima perpisahan kedua orang tuanya, memutuskan tetap tinggal bersama ayahnya. Ia tahu, itulah yang bisa menguatkan ayahnya, sekaligus membuat Ibunya tidak akan pergi. Persoalan pun muncul satu demi satu, dan mengubah segalanya.

***

Dalam Film ini, Farhadi menunjukkan wajah Iran yang sederhana: pilihan sulit yang dihadapi keluarga kelas menengah. Sesuatu yang sejatinya bisa menimpa sebuah keluarga, di mana saja. Ia tidak terjebak ke dalam politik, sebagaimana banyak sineas dari Eropa Timur yang menikmati romantisme perang sebagai latar cerita.

Farhadi tahu persis tentang negerinya, dan bagaimana tanah airnya itu di mata dunia. Karena itu ia memilih menampilkan Iran yang lebih manusiawai. Dari sini kita pun tahu bahwa masyarakat Iran juga sama modernnya dengan masyarakat lain di Timur dan Barat, dengan sekelumit cerita yang juga serupa: bukan lagi sekelompok fanatik agama yang berbahaya, seperti digambarkan banyak media dan para politisi dunia.

Farhadi adalah suara lain dari negeri para Mullah, yang berusaha memotret lanskap Iran dari dalam. Ia berbeda dari, misalnya, Kanan Makiya dan Edward Said, dua orang intelektual yang melihat negerinya dari tempat asing, dan dengan cara yang berbeda.

Makiya adalah suara Irak dari jauh. Anak arsitek terkenal yang meninggalkan Bagdad tahun 1968 untuk belajar ke Amerika itu tidak pernah kembali ke negerinya. Tetapi dari jauh ia bercita-cita tentang Irak yang demokratis dan sekulrer. Ia membenci kekuasaan Saddam Husein dan Partai Baath. Ketika Amerika menyerbu Irak, ia ikut bertepuk tangan.

Sementara Said adalah suara Arab dari tempat yang asing. Ia, yang lahir di Jerusalem (ketika itu masih berupa Palestina), lantang membela Arab dan mengecam Barat yang hanya melihat Timur (Arab), negeri dari mana ia berasal, sebagai sesuatu yang mesti “ditaklukkan”.

Di sini kita melihat perbedaan: Makiya, dengan lantang, menghadapkan pengeras suaranya ke telinga orang Arab dan Irak. Sementara Said ke telinga orang Amerika. Farhadi justru mengarahkannya ke telinga semua orang, dengan suara yang lebih lembut.

Kita kemudian tahu, Farhadi mendapatkan tepuk tangan banyak orang, baik Arab, Asia, Amerika, dan juga negerinya, ketika Filmnya memenangkan piala Oscar pada 26 Februari lalu, sekaligus menjadi film Iran pertama yang mendapatkan piala tersebut untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.

Dalam pidato singkat yang ia bacakan di selarik kertas, ketika menerima piala Oscar, ia bahagia mewakili kegembiraan rakyat Iran. Bukan saja karena itu penting sebagai penghormatan atas perfilman Iran, tetapi karena negeri mereka dihargai tidak lagi dalam citra ektrem, sebagaimana digambarkan media dan politisi dunia selama ini. Kata Farhadi:

“At the time when talk of war, intimidation, and aggression is exchanged between politicians, the name of their country Iran is spoken here through her glorious culture, a rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics,”

Kepada dunia, Farhadi seolah ingin meyakinkan bahwa rakyat Iran juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya: sama-sama menghargai kemanusiaan dan benci akan permusuhan. “They are a truly peace loving people,” kata Farhadi, tentang masyarakat Iran, ketika menerima penghargaan Golden Globe sebelumnya.

Saya kira Farhadi tahu persis, memenangkan sesuatu di luar politik akan memberikan makna yang esensial bagi negerinya.

Faris Alfadh

Paradise

Penganut Protestan percaya bahwa setiap orang sudah ditakdirkan akan masuk ke surga atau neraka. Namun persoalannya, belum ada satupun manusia yang pernah ke tempat tersebut. Sehingga setiap orang diserang kecemasan yang sama, karena sedikitnya kepastian akan akhir takdir mereka: apakah di surga atau negara.

Karenanya penganut Protestan percaya, cara terbaik untuk mengetahui takdir mereka, sekaligus mengakhiri rasa cemas, adalah memastikannya di dunia ini. Yakni dengan keberhasilan dan kejayaan hidup!

Jika seseorang berhasil dan mencapai kejayaan hidup di dunia, maka dapat dipastikan takdirnya adalah di surga. Sebaliknya, jika keberhasilan dan kejayaan menjauh dari hidupannya, maka itu cukup sebagai penanda akan akhir nasibnya di neraka.

Max Weber, dalam bukunya yang sangat terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1958), menjelaskan bahwa keyakinan inilah yang membuat penganut Protestan berusaha dengan keras untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan hidup. Bukan untuk kaya secara materi (pada awalnya), tetapi untuk mengatasi kecemasan mereka. Weber percaya etos yang ia sebut sebagai etika protestan inilah yang kemudian turut menjadi pendorong majunya kapitalisme dan kemakmuran ekonomi di Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Di sini ini kita melihat bagaimana konsep surga dan neraka, bagi kaum Protestan, hadir dalam kecemasan yang khas. Ia sebentuk kekhawatiran sekaligus harapan. Namun yang paling penting ia melahirkan dorongan untuk mencapai kebaikan.

Tentu tidak semua sependapat dengan pengertian ini. Karena setiap orang, dalam memaknai surga dan neraka, punya tafsirnya sendiri. Setiap keyakinan dan agama memiliki ajarannya sendiri. Namun percaya atau tidak, konon sebuah pertanyaan tentang surga dan neraka pernah diajukan kepada para malaikat.

“Apa itu surga?” Para mailaikat kemudian menjawab: “Sesungguhnya setiap hati yang dipenuhi dengan cinta kasih adalah surga.” Lalu neraka? Malaikat melanjutkan: “Hati tanpa cinta kasih di dalamnya adalah neraka itu sendiri.”

Bagi manusia, surga pada akhirnya adalah konsep absrtak sekaligus akrab. Ia hadir dalam setiap diri manusia (yang percaya), dalam bentuk kecemasan sekaligus kebahagiaan. Pusarannya adalah hati dan jiwa itu sendiri. Kedamaian hati menentukan ketentraman hidup. Sebaliknya, kecemasan hati membawa serta siksaan hidup.

Tidak heran jika penganut Protestan, dalam pengertian yang disampaikan Weber, berusaha mencapai kejayaan hidup. Kekayaan dan kemajuan bukan tujuan (akhir) dari kerja keras. Upaya menghilangkan kecemasanlah alasannya.

Dengan kata lain, kebahagiaan yang ingin diraih adalah kedamaian dalam diri. Mereka berusaha menemukan “surga” dalam hidup ini melalui kepuasan dan kepastian. Kejayaan dan kesuksesan diyakini mampu menghilangkan kecemasan akan takdir buruk.

Mungkin itu pula yang membuat Islam menempatkan hati dan jiwa pada posisi yang istemewa. Setiap perbuatan bahkan ditentukan oleh niat dari dalam hati—yang tentu saja hanya Tuhan dan pemilik hati yang tahu.

Ada yang tampak baik di mata orang ramai, ada pula yang tidak lazim di permukaan. Namun pada akhirnya kualitas hati dan jiwa yang sangat menentukan.

Jika surga dimaknai sebagai kebahagiaan, maka setiap orang punya jalan masing-masing menuju surga. Kadang jalan itu berliku dan terjal, yang membuat manusia berkelahi dengan nisan nasibnya sendiri. Seperti berjalan di rute yang panjang—bahkan teramat panjang. Manusia diajarkan tentang satu tafsir kebajikan yang ia pungut satu demi satu di setiap perhentiannya. Pada akhirnya ia tahu bahwa ujung jalan menjanjikan sesuatu yang berarti.

Saya percaya dunia tak ditakdirkan jadi surga, memang. Dan kekuasaan Tuhan lah yang menentukan kita ke surga atau neraka. Namun, paling tidak, kita masih bisa memastikan ada surga dalam hidup ini. Dengan memenuhi hati dengan cinta kasih. Itulah yang membuat hidup lebih berarti, dan tak lagi cemas.

Seperti adagium lama dari Persia: Why seek paradise? It is before me now! Mengapa mencari “surga” di kejauhan sana, bukankah ia ada dalam diri kita. Setiap orang, pada akhirnya, punya surganya sendiri. Beberapa dari kita mungkin saja belum menemukannya, atau mungkin sedang menciptakannya!

Faris Alfadh

image from here

Teror Oslo dan Benturan Ultrafundamentalis

Republika, 03 Agustus 2011

Tidak pernah ada yang menduga bahwa teror bom dan letusan puluhan mesiu jatuh di atas tanah Norwegia, negara yang selama ini dianggap paling aman, di mana semangat demokrasi, keterbukaan, dan kesetaraan begitu dihormati.

Tragedi ini tidak hanya menyisakan pilu bagi masyarakat Norwegia, tetapi sekaligus duka kemanusiaan bagi kita semua. Bagi Norwegia, aksi brutal yang dilakukan Anders Behring Breivik merupakan kejahatan paling buruk yang pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Karena itu, PM Stoltenberg menyebutnya sebagai satu tragedi nasional. Sedangkan bagi sebagian besar dari kita, ini seperti rongrongan yang terus berupaya menyanyikan kidung kematian bagi setiap dialog kemanusiaan.

Tragedi yang terjadi di Kota Oslo dan Pulau Utoya tersebut semakin menegaskan bahwa asumsi yang selalu mengaitkan aksi teror dengan tradisi bangsa atau agama tertentu adalah keliru, terutama kampanye-kampanye besar yang selama ini diteriakkan AS, yang dalam banyak hal terkadang semakin mendiskreditkan Islam. Teror tidak pernah lahir dari nubuat agama.

Tariq Ali, dalam The Clash of Fundamentalisms: Crusade, Jihads and Modernity (2002), mengajak kita untuk melihat perbedaan sumir antara ajaran agama dan praktik para penganutnya. Apa yang terjadi selama ini, terutama upaya menarik agama dalam spektrum kekerasan, tidak lebih dari eksploitasi para penganut agama atas motif-motif tertentu. Agama memang kerap dijadikan dalil, namun kita pun mafhum bahwa agama manapun menolak keras semua jenis kejahatan yang memusnahkan manusia.

Karena itu, walaupun Anders Behring Breivik menyebut dirinya seorang fundamentalis Kristen dan menulis manifesto politik setebal 1.500 halaman yang sebagian isinya bernada anti-Islam, aksi teror yang ia lakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Begitu juga aksi-aksi lain yang dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal.

Aksi teror bisa dipahami sebagai unjuk rasa simbolis atas ketidakpuasan terhadap produk regulasi ataupun perilaku politik dan ekonomi. Dalam kasus Norwegia, kita melihat bagaimana alasan-alasan kekhawatiran terhadap multikulturalisme, kekecewaan terkait kebijakan imigran, serta ketakutan yang berlebihan telah menyeruak. Di AS, aksi seperti ini pernah terjadi di Oklahoma pada tahun 1995, yang menewaskan 168 orang.

Eropa pernah mengalami sejarah yang cukup panjang terkait radikalisme dan kekerasan, yang secara gamblang menempatkan agama dalam jarak yang tegas. Selama 1960-an dan 1970-an, misalnya, terorisme dikaitkan secara samar-samar dengan kelompok ekstrem sayap kiri. Keadilan sosial menjadi kata kunci aksi. Karena itu pula mengapa faham politik seperti Marxisme mendapat perhatian. Pada 1980-an dan 1990-an, pola terorisme mulai bergeser ke kelompok ekstrem sayap kanan. Ideologi ultranasional dan fanatisme atas ras menyeruak sebagai pembenaran.

Perubahan signifikan dalam memandang kekerasan dan teror terjadi pascatragedi 9/11 seiring propaganda "war on terrorism" yang dilakukan AS dan sekutunya, terutama upaya politik yang secara brutal semakin menyudutkan kelompok Islam radikal serta menarik agama sebagai sesuatu yang fundamental dalam kejahatan teror. Stigma negatif yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam seolah menegaskan bahwa agama menjadi sumber malapetaka.

Teror di Norwegia seperti lonceng yang seolah membangunkan kesadaran negara-negara Eropa dan AS, yang selama lebih dari satu dekade hanya fokus pada kelompok-kelompok Islam radikal serta menjustifikasi agama (baca: Islam) sebagai sumber kekerasan, namun melupakan potensi yang bisa hadir dari kelompok-kelompok domestik.

Selama ini, AS memang berhasil memenangi diskursus terorisme global dan mengambil keuntungan dari itu. Namun, hal tersebut juga harus dibayar mahal, terutama terkait dua hal. Pertama, kebijakan utilitarian AS, seperti yang dilakukan di Irak, Afghanistan, dan beberapa negara berpenduduk Muslim, yang semakin menumpuk kebencian dari kelompok-kelompok Islam. Hal ini tak pelak mendorong munculnya aksi-aksi kekerasan yang sebenarnya bukanlah hadir atas nama Tuhan, melainkan balasan atas ketidakadilan yang sudah hadir secara historis.

Kedua, kebijakan AS dan sekutunya juga turut andil dalam memupuk kebencian dalam kelompok-kelompok ekstrem sayap kanan di AS dan beberapa negara Eropa terhadap Islam dan penduduk Muslim diaspora. Bagi Eropa yang sejak dulu sudah menghadapi fenomena migrasi, termasuk dari penduduk negara Muslim, mulai merasa terancam. Stigma negatif yang begitu kuat dilekatkan terhadap kelompok Islam semakin memperbesar rasa tidak aman.

Apa yang terjadi di Norwegia setidaknya menjadi catatan penting, yakni teror bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh seorang individu. Namun perlu diingat bahwa politik yang dibangun atas rasa kebencian bisa membimbing siapa pun yang terkucilkan dan diliputi amarah untuk menerobos jalan kekerasan.

Faris Alfadh

image from here

Transisi Demokrasi Pasca-Mubarak

Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2011

Euphoria kemenangan revolusi di Mesir terasa begitu heroik. Tidak hanya di Tahrir Square, yang sejak 25 Januari lalu menjadi tempat digelarnya parlemen jalanan oleh jutaan rakyat pro-demokrasi, tetapi juga di seantero Mesir, menyusul mundurnya Presiden Hosni Mubarak, Jum’at (11/2) malam. Proses demokrasi Mesir tampaknya memasuki babak baru.

Rakyat Mesir pantas merayakan kebebasan dengan gegap gempita. Selama tiga dekade mereka hidup di bawah rezim Mubarak yang despotis. Ketakutan tersebar di mana-mana, kemiskinan dan pengangguran semakin melimpah. Kehidupan yang lebih baik dan terbuka menjadi harapan setiap orang setelah ini.

Saat ini Tahrir Square mungkin masih menyisakan kidung kebebasan dan cerita kebahagian. Namun beberapa hari mendatang orang di jalan-jalan akan mulai bertanya, bagaimana proses transisi demokrasi akan berlangsung, sejauh mana ketidak pastian datang menghadang?

Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), menekankan bahwa membangun demokrasi di masyarakat pasca-otoriter memerlukan waktu dan pengorbanan. Pemerintah demokratis di masa transisi dihadapkan pada tiga agenda penting: perbaikan kinerja ekonomi dan politik; penguatan institusi politik; restrukturisasi hubungan sipil-militer dan penguatan sivil society.

Ketiga hal tersebu akan menjadi tantangan berat Mesir dalam membangun demokrasi pasca-Mubarak. Apalagi rakyat Mesir cukup lama hidup dalam bayang-bayang kediktatoran. Setelah Inggris hengkang, Mesir diperintah raja yang tidak kompeten dan, sejak 1952, rezim militer mulai mengambil alih.

Pertama, persoalan ekonomi menjadi tantangan pertama Mesir di masa transisi demokrasi. Saat ini kemiskinan tersebar luas di mana-mana, dari pedesaan hingga perkotaan. Lebih dari 40 persen rakyat Mesir hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS perhari. Jika tidak segera diantisipasi, maka kondisi ekonomi yang semakin sulit bisa saja memicu frustasi di masyaraka dan berujung pada kekacauan politik baru. Perlu diingat bahwa tuntutan agar Mubarak mundur selama ini juga tidak terlepas dari krisis ekonomi dan tidak meratanya distribusi ekonomi.

Kedua, penguatan institusi politik yang mencakup birokrasi, sistem pemilu dan kepartaian, serta penegakan hukum, akan berlangsung cukup rumit mengingat selama ini Mubarak turut menyuburkan korupsi dan memanipulasi institusi politik demi status quo. Pemerintah transisi perlu membangun komunikasi sosial yang kuat dengan kelompok-kelompok politik, terutama menjelang pemilu yang direncanakan berlangsung September mendatang. Bisa dipastikan semua kelompok politik akan berebut simpati, termasuk kemungkinan munculnya kembali kelompok pendukung Mubarak.

Jika tidak diantisipasi, para pendukung Mubarak bisa saja kembali berkuasa. Saat ini sudah muncul beberapa nama sebagai calon pengganti Mubarak, di antaranya Amr Mousa, Omar Suleiman, Shami Hafez Anan, Mohamed El-Baradei, dan Ayman Nour. Menariknya nama-nama tersebut justru memiliki hubungan dengan Mubarak. Hanya dua tokoh yang disebut terakhir yang relatif independen, yakni El-Baradei dan Nour.

Ketiga, restrukturisasi hubungan sipil-militer akan menjadi hal yang amat penting. Selama ini militer begitu dekat dengan kekuasaan, bahkan menjadi kekuatan politik penting dalam melindungi rezim yang berkuasa di Mesir. Memang, menganggap militer akan kembali berkuasa dan menjadi penghalang proses demokrasi adalah penilaian yang terlalu prematur. Militer telah berjanji akan segera mengubah konstitusi dan menggelar pemilu yang adil. Selama ini militer pun sudah menunjukkan itikad baik dengan mengawal demontrasi dan tidak mendukung Mubarak. Namun perlu diingat bahwa orang-orang yang saat ini berada di tampuk kekuasaan sebagian besar pernah memiliki karir di militer, mulai dari Wakil Presiden, menteri, hingga para gubernur.

Selain itu, proses konsolidasi demokrasi Mesir juga akan mendapat tantangan dari upaya intervensi negara lain. Tak ada negara yang paling cemas dengan gejolak yang terjadi di Mesir selain AS dan Israel. Selama ini Mesir merupakan sekutu terpenting AS di Timur Tengah. Mesir lah yang juga menjadi benteng AS dan Israel dari para kelompok radikal di Timur Tengah, sekaligus sebagai penjamin perdamaian Arab-Israel.

Kecemasan terbesar AS adalah jatuhnya Mesir ke tangan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin, yang telah lama mengalami penindasan di masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Jika kelompok Islam menang dalam pemilu mendatang, maka hal tersebut akan menjadi petaka bagi kepentingan AS dan bisa mengacaukan hubungan Mesir-Israel yang telah dibangun selama tiga dekade.

Karena itu AS tampaknya tidak akan membiarkan Mesir berjalan sendiri tanpa kendali. Itu artinya, upaya-upaya mencampuri proses politik yang sedang berlangsung sejatinya hanya akan memperkeruh transisi demokrasi, sekaligus menyeret Mesir ke dalam limbung ketidakpastian.

Faris Alfadh

Image from here