Gerakan Mahasiswa Islam Kini Tak Bergeming

Gerakan mahasiswa Islam yang dulu, berbeda secara pandangan tapi begitu kuat memegang prinsip Islam, serta peduli pada isu-isu seputar dunia Islam. Akan tetapi kini, gerakan mahasiswa Islam seakan tak peduli dengan isu-isu dunia Islam. Bahkan terkesan tak memberikan pengaruh pada kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia, salah satunya isu Palestina dan Israel.
 
Demikian disampaikan Pakar Politik Dunia Islam jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (HI UMY) Muhammad Zahrul Anam, S.Ag, M.Si. dalam acara diskusi buku bertajuk “Persepsi Mahasiswa Islam terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah” di Ruang Simulasi Sidang HI UMY, Sabtu (12/1).
 
Turut menjadi pembicara dalam diskusi ini Pakar Diplomasi HI UMY Ratih Herningtyas, S.IP., M.A, serta Penulis Buku yang juga Dosen dan Alumni HI UMY Muhammad Faris Alfadh, S.IP., M.A. Adapun jalannya diskusi ini dipandu oleh Kepala Laboratorium HI UMY Ade Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A.
 
Zahrul mengatakan, jika seandainya gerakan mahasiswa Islam di Indonesia bersatu, maka akan tercipta kekuatan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia.
 
“Gerakan mahasiswa Islam yang berbeda pandangan serta ideologi seperti saat ini, akan sulit untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama kebijakan luar negeri. Tapi jika mereka bersatu, akan menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi oleh gerakan mahasiswa lainnya,” kata dosen HI UMY ini.
 
Dari perspektif diplomasi, Ratih menjelaskan bahwa politik luar negeri suatu negara berasal dari apa yang terjadi di dalam negara itu sendiri. Sehingga kelompok mahasiswa merupakan kelompok yang mempunyai andil besar dalam pengambilan kebijakan luar negeri di suatu negara.
 
“Politik luar negeri berasal dari dalam negeri itu sendiri. Jadi sangat tepat yang dibahas dalam buku ini, bahwa dalam pengambilan kebijakan, pemerintah juga memperhatikan aspirasi dari mahasiswa,” jelas Sekretaris IPIRELs ini.
 
Dalam diskusi buku tersebut, Faris menjelaskan bahwa ketertarikan pergerakan mahasiswa Indonesia salah satunya adalah mobilisasi masyarakat. Dengan mobilisasi masyarakat tersebutlah yang membuat mahasiswa suka melakukan demonstrasi.
 
”Menurut kebanyakan gerakan mahasiswa, bahwa hal yang menarik adalah mobilisasi masyarakat. Sehingga mahasiswa sangat suka turun ke jalan melakukan demonstrasi. Akan tetapi mereka lupa untuk memperkaya intelektual sebagai mahasiswa,” jelas dosen HI UMY ini.
 
Faris menerangkan bahwa gerakan mahasiswa yang terpaut atau berafiliasi dengan partai politik tertentu akan mengakibatkan hilangnya idealisme pergerakan mahasiswa tersebut.
 
"Dapat kita lihat, jika suatu pergerakan mahasiswa berafiliasi pada partai politik tertentu. Maka idealismenya sebagai mahasiswa akan tereduksi,” terangnya.
 
Faris juga menambahkan bahwa gerakan mahasiswa dalam struktur pengambilan kebijakan di pemerintahan terletak di pressure group (kelompok penekan), selain itu pemerintah juga melihat ke gerakan mahasiswa karena gerakan mahasiswa lebih terstruktur dan terorganisir.
 
“Gerakan mahasiswa terletak di bagian kelompok penekan dalam pembentukan kebijakan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah melirik gerakan mahasiswa karena lebih terstruktur,” tambahnya. (syah)

Sumber: www.hi.umy.ac.id

Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam

Judul Buku: 
Persepsi Gerakan Mahasiswa Islam Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah
Penulis: 
Muhammad Faris Alfadh
Penerbit: 
Prudent Media & Jurusan HI UMY
Halaman: 
239 halaman
ISBN: 
978-602-18573-4-2
Tahun Terbit: 
Desember 2012
 

***

Konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama pertikaian antara Palestina dan Israel, tidak saja menjadi persoalan pelik di kawasan, tetapi sudah menjadi isu internasional. Di saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia terus didorong untuk menunjukkan sikap dan keberpihakannya. Fakta bahwa bangsa ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, serta sejarah kebencian akan kolonialisme, membuat emosi keagamaan dan sentimen negara tertindas kerap mewarnai riuh rendah sikap publik dalam menyikapi konflik tersebut.

Tetapi benarkah pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemandirian serta keberpihakan yang adil? Apakah preferensi publik juga menjadi pertimbangan yang dominan?

Buku ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sudut pandang dan respon para aktivis mahasiswa Islam. Sebagai salah satu aktor pro demokrasi dalam sistem politik Indonesia, selain melakukan pembacaan atas wacana-wacana demokratis, keadilan, dan kemanusiaan, kelompok mahasiswa ini juga membangun keberpihakan yang jelas terhadap isu-isu internasional. Karena itu pula, persoalan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, seperti konflik dan ketidak adilan, mendapat perhatian serius.

Bank Kaum Miskin

Buku yang aslinya terbit dalam bahasa Prancis dengan judul Vers Un Monde Sans Pauvreté ini sebenarnya mulai beredar dalam bahasa Indonesia sejak April 2007 lalu, namun saya baru membacanya beberapa hari yang lalu. Yang menarik, [salah satunya] tentu karena buku ini ditulis oleh seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2006, Profesor Muhammad Yunus.

Ketika nama Muhammad Yunus [yang sebelumnya tidak terlalu dikenal] diumumkan sebagai peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006, banyak kalangan yang bertanya, “siapa sebenarnya Muhammad Yunus, dan apa yang telah ia lakukan untuk kemanusiaan, sehingga ia pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian?” Sekarang saya semakin yakin bahwa Profesor Yunus memang pantas mendapatkan penghargaan tertinggi tersebut.

Melalui buku setebal 269 halaman ini, Yunus mengungkapkan semua perjuangan yang telah ia lakukan untuk kemanusiaan dalam kurun waktu 30 tahun. Melalui sebuah project kredit mikro yang ia beri nama Grameen Bank (Bank Pedesaan), dengan memberikan pinjaman kepada perempuan-perempuan paling miskin tanpa agunan, ia bukan saja telah menyelamatkan lebih dari 2,6 juta perempuan miskin beserta keluarganya di Bangladesh, tetapi juga ikut menyelamatkan peradaban.

Sebagai dekan Fakultas Ekonomi di Chittagong University di Bangladesh, yang juga pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat atas beasiswa Fulbright, Yunus paham betul akan teori-teori ekonomi yang ia ajarkan kepada mahasiswanya. Namun tidak seperti kebanyakan ilmuan lain di Negara berkembang, yang begitu menikmati pekerjaan mengajarnya dengan gaji cukup, Yunus akhirnya sampai pada tahap muak. Manakala teori-teori yang ia ajarkan ternyata tak pernah keluar melewati dinding-dinding ruang kelas yang terbuat dari batu. Kampus dengan segudang ilmu di dalamnya seolah tak pernah risih melihat masyarakat sekitar yang kian miskin, lahan pun tetap dibiarkan tandus. Bagi Yunus, membiarkan lahan tetap tandus di sekitar kampus universitas adalah hal memalukan. Jika universitas adalah gudang pengetahuan, maka sebagian pengetahuan itu harus dimanfaatkan untuk komunitas sekitarnya.

Tahun 1974, Bangladesh jatuh ke dalam bencana kelaparan. Melihat realitas kemiskinan yang sangat tinggi, Yunus melakukan langkah awal yang sangat sederhana, yakni mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menemukan bahwa penyebab kemiskinan, yang kebanyakan diderita kaum perempuan, lebih disebabkan karena terbatasnya modal. Untuk melanjutkan hidup, mereka terpaksa harus meminjam kepada rentenir dengan sejuta aturan yang menjerat leher mereka sendiri. Sementara mereka tidak diperbolehkan meminjam dari bank karena tak ada lagi yang bisa digunakan sebagai jaminan. Namun apa yang membuat Yunus terenyuh, adalah kenyataan bahwa seorang perempuan di Bangladesh, untuk melanjutkan usahanya demi menyambung hidup, membutuhkan uang tak lebih dari AS$ 1 sehari. Dari 42 perempuan yang sangat miskin yang bisa ia kumpulkan di Jobra, desa tempat ia mengajar, mereka ternyata hanya mebutuhkan tak lebih dari AS$ 27. Yunus pun mengeluarkan uang dari koceknya sendiri sebagai langkah awal. Kegembiraan yang timbul di kalangan orang-orang itu oleh langkah sederhana Yunus membuatnya terlibat makin jauh ke dalam. Ia sadar, bila ia bisa membuat begitu banyak orang bahagia dengan uang yang begitu sedikit, mengapa tidak berbuat lebih banyak lagi? Langkah awal sederhana inilah yang kemudian mengilhami lahirnya Grameen Bank sebagai sebuah project jangka panjang dengan menyalurkan kredit mikro kepada kaum miskin, terutama perempuan.

Dari sini Yunus lantas mempertanyakan premis perbankan yang paling mendasar mengenai agunan. Di mana bank tidak mungkin memberi pinjaman tanpa jaminan pada kaum miskin karena resiko tidak kembalinya sangat besar. Yunus pun membantah: bahwa kaum miskin sangat punya alasan untuk membayar kembali pinjaman mereka, yakni untuk mendapatkan pinjaman lagi dan bisa melanjutkan hidup esok harinya! Itu jaminan terbaik yang bisa didapatkan: nyawa mereka. Kepercayaan pada kaum miskin inilah sebenarnya inti filosofi Grameen Bank.

Gebrakan yang cukup menjadi perhatian Grameen Bank adalah fokus utama pinjamannya diberikan kepada perempuan. Banyak yang mempertanyakan kenapa mesti perempuan? Namun Yunus bukan tanpa alasan. Perempuan miskin di Bangladesh memiliki kedudukan paling rawan. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tak tertulis mengatakan perempuanlah yang pertama-tama akan mengalaminya. Namun demikian, perempuan miskin terbukti lebih cepat menyesuaikan diri dan jauh lebih baik dalam proses membangun kemandirian daripada laki-laki. Yunus mengamati, semakin banyak pinjaman yang ia salurkan kepada perempuan miskin, semakin ia menyadari bahwa kreditur yang disalurkan kepada perempuan lebih cepat membawa perubahan daripada yang disalurkan kepada laki-laki.

Kini, Yunus dengan Grameen Bank-nya bukan hanya membantu kaum perempuan miskin Banglades keluar dari kemiskinannya, tetapi juga membantu Banglades bangkit dari keterpurukan peradaban. Yang paling penting untuk dicatat adalah, bahwa Yunus berusaha menyelesaikan maslah kemiskinan secara struktural, ia bukan sedang “bagi-bagi uang”. Ia mencangkokkan gagasan Grameen ke seluruh cabang yang ada di seantero Bangladesh sambil berusaha melakukan lobi-lobi politik ntuk meloloskan UU Grameen Bank, yang memungkinkan adanya bank dengan struktur kepemilikan dan cara beroperasi yang sangat berbeda. Dengan UU inilah para nasabah Grameen, yang sebagian besar buta huruf dan memiliki harapan hidup yang sangat kecil dalam beberapa tahun sebelumnya, bisa menjadi pemegang saham dan komisaris Grameen Bank.

Saat ini para peminjam Grameen Bank sudah menguasai 93 persen total ekuitas bank; hanya 7 persen sisanya dimiliki oleh pemerintah Bangladesh. Jumlah peminjam mencapai 2,6 juta orang, 95 persennya perempuan. Sejak dimulai kurang lebih 30 tahun lalu, Grameen Bank kini telah memiliki 1.181 cabang yang bekerja di 42.127 desa dengan staf sebanyak 11.777 orang. Jumlah pinjaman yang disalurkan sejak berdiri sebesar AS$ 3,9 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak AS$ 3,6 miliar telah dibayar kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 98 persen.

Keberhasilan Grameen, menurut Yunus, bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan lebih merupakan contoh spesifik dari jenis kegiatan usaha baru: kegiatan usaha yang digerakkan oleh sikap yang ia namakan “kesadaran sosial.” Baginya, kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin, melainkan diciptakan oleh struktur masyarakat dan kebijkan-kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat. Jika struktur telah dirubah, maka kaum miskin pun akan mampu mengubah hidup mereka sendiri. Pengalaman Grameen menunjukkan bahwa sekecil apapun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka.

Atas keberhasilan Grameen Bank di Banglades, program-program serupa pun mulai diterapkan di beberapa negera. Di Malaysia ada Proyek Ikhtiar yang dimulai sejak tahun 1987. Di Filipina terdapat Landless People’s Fund, serta Ahon Sa Hirop (ASHI). Negara-negara lain seperti India, Nepal, Vietnam, China, Amerika Latin, serta Afrika pun menyusul. Bahkan AS juga demikian. Ketika Bill Clinton masih menjabat Gubernur negara bagian Arkansas tahun 1985, proyek Grameen pun diujicoba di Arkansas dengan nama Good Faith Fund.

Bagaimana Indonesia? Kredit mikro sebenarnya bukanlah barang baru di Indoensia. Kita sudah mengenal berbagai jenis kredit mikro, mulai dari arisan, kredit usaha tani, kredit usaha kecil, dan sebagainya. Sejak 20 tahun lalu, Indonesia pun selalu memiliki kementerian/departemen yang mengurusi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, prakteknya ternyata tidak seindah yang terlihat. Karena bank ternyata lebih suka menyalurkan kreditnya kepada kelompok menengah ke atas, belum lagi kebijakan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha besar selalu mendapat prioritas dan privelese dibanding rakyat miskin. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi hal yang abadi.

Apa yang diakukan Profesor Muhammad Yunus di Banglades menjadi pelajaran berharga bahwa [sebagaiaman yang juga ia cita-citakan] menghapus kemiskinan dari dunia ini bukanlah sebuah kemustahilan. Membuang kata “miskin” dalam kamus kehidupan manusia sangat mungkin dilakukan. Karena itu, anda harus membaca buku ini untuk menemukan cara anda sendiri dalam melihat kemiskinan!

Selamatkan Indonesia!

“Neo-colonialism is not a fancy term carried by President Soekarno. It is real. We feel it as we come under the control of the agencies owned by our former colonial master.” –Mahatir Mohammad

Kata-kata mantan PM Malaysia yang diucapkannya di depan The Asia HRD Congress di Jakarta 3 Mei 2006 tersebut seolah mewakili suara negara-negara berkembang, bahwa neokolonialisme memang bukan istilah khayalan yang diciptakan Presiden Soekarno. Ia itu nyata.

Dalam 30 tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana neokolonialisme terejawantahkan dalam bentuk imperealisme ekonomi yang dilancarkan negara-negara Barat lewat globalisasi dengan tiga pilarnya: IMF, Bank Dunua, dan WTO. Alih-alih menawarkan solusi, globalisasi justru melahirkan persoalan baru, terutama di negara berkembang. Lihat saja ketika dunia memasuki abad dua puluh satu, kesenjangan justru semakin memburuk. 20 persen penduduk dunia yang kebetulan hidup di Negara-negara maju menikmati 86 persen penghasilan dunia, sedangkan 20 persen paling bawah hanya mendapat 1 persen penghasilan dunia. Lebih dari 1,3 milyar atau 1/6 penduduk dunia berpenghasilan kurang dari satu dolar perhari.

Kegagalan globalisasi dengan neoliberalismenya tak pelak melahirkan kritik tajam. Bahkan kecaman yang sangat keras datang dari mereka yang pernah berada dalam pusaran globalisasi seperti seperti Josep Stiglitz dan John Perkins. Stiglitz yang pernah menjadi wakil presiden Bank Dunia [1997-2000], dalam bukunya Making Globalization Work [2006], mengatakan bahwa globalisasi yang sedang berjalan dewasa ini tidak memberian manfaat bagi kebanyakan masyarakat dunia, karena aturan main yang tidak fair dan dirancang supaya menguntungkan Negara-negara kaya dan korporasi.

Pemahaman yang salah tentang globalisasi, kuatnya pengaruh asing dalam perekonomian kita sehingga berdampak terhadap terpuruknya kondisi nasional inilah yang kembali diteriakkan Amien Rais dalam buku terbarunnya Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia! Jika semala ini Amien kerap melontarkan kritik-kritik tajam terhadap IMF, Bank Dunia, serta korporasi asing yang beroperasi di Indonesia melalui berbagai media massa, forum diskusi dan seminar, kini mantan ketua MPR tersebut memaparkan analisis tajamnya dalam sebuah buku setebal 298 halaman.

Suasana bedah buku Selamatkan Indonesia! di Yogyakarta 23 Mei lalu.

Ada satu persoalan besar yang selalu bergejolak dalam pikiran tokoh politik sekaligus lokomotif reformasi ini, yang kemudian menjadi dasar kenapa buku ini ia tulis, yakni kita merupakan bangsa yang besar dengan sumber daya alam nomor dua di dunia setelah AS, tetapi mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain?

Dalam hal ini, Amien sepakat dengan pendapat John Perkins, bahwa kekuatan korporatokrasi telah membuyarkan sendi-sendi ekonomi nasional yang semestinya dijaga. Dalam bukunya Confession of an Economic Hit Man [2004], Perkins menyebut korporatokrasi sebagai upaya membangun imperium global dengan menyatukan kekuatan korporasi besar, bank, dan pemerintah untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendaknya.

Dalam buku ini, Amien Rais menggunakan istilah korporatokrasi sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki 7 unsur, yaitu: korporasi-korporasi besar, kekuatan politik pemerintah [terutama Amerika dan kaki-tangannya], perbankan dan lembaga keuangan internasional, kekuatan militer, media massa, kaum intelektual yang dikooptasi, dan elit nasional [terutama negara berkembang] yang bermental inlander, komprador atau pelayan.

Namun pertanyaannya adalah: bagaimana kekuatan korporatokrasi internasional berhasil mencengkeram ekonomi kita? sehingga mereka dapat menjarah sumberdaya alam kita seenaknya, baik di darat, laut, maupun udara?

Menurut Amien, korporatokrasi mampu menjarah seluruh kekuatan ekonomi dan politik kita melalui apa yang ia sebut sebagai state capture corruption atau state-hijacked corruption, yakni korupsi yang menyandera Negara. Dengan kata lain, negara sebagai pemegang dan yang menjalankan kekuasaan sekaligus sebagai pelaku korupsi yang dilakukan secara terorganisisr di mana semua lini dari pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah ikut menyandera Negara dengan praktek korupsi yang ada di dalamnya.

Inti dari korupsi ini adalah diakomodirnya kepentingan korporasi asing oleh negara melalui elit-elitnya yang sebelumnya sudah disuap. Kejahatan ini awalnya muncul ketika terjadi persekongkolan antara negara dan korporasi, di mana kekuatan korporasi menaklukkan kekuatan negara, sehingga negara menjadi pelayan kepentingan para korporat. Hal ini pula yang mengakibatkan Indonesia sampai sekarang masih tergabung dalam kelompok sebilan negara terkorup dunia bersama Haiti, Myanmar, Iraq, Guinea, Sudan, DR Congo, Chad dan Bangladesh.

Jika ingin melihat bentuk pengejawantahan dari State capture corruption, maka salah satu contoh riil-nya adalah pembelian berbagai dekrit politik [oleh korporat] dan pembuatan undang-undang [yang pro-korporat]. Dengan kata lain korporasi asing mampu membeli perundang-udangan, mendiktekan kontrak karya di bidang pertambangan, serta bidang lainnya seperti perbankan, pertanian, kehutanan, pendidikan, kesehatan,air dan lainnya.

Sebagai missal, pada periode BJ. Habibie, diterbitkan UU No. 10/1998. Di mana UU ini secara esplisit mendorong salah satu agenda Konsensus Washington, yaitu liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan. Dengan aturan ini, pihak asing kemduain bebas untuk memiliki saham bank Indonesia hingga 99%. Bisa dibilang Indonesia lebih liberal dati AS sendiri, Australia, Kanada maupun Singapura. Dan dampak dari UU Perbankan yang sangat liberal ini, 6 dari 10 bank terbesar di Indoensia sudah dimiliki pihak asing dengan kepemilikan masyoritas.

Ada lagi UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diterbitkan pada zaman Megawati. UU ini mendukung salah satu agenda neoliberalisme yaitu privatisasi BUMN. UU tentang BUMN ini adalah UU yang pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum eksplisit terhadap pelaksanaan privatisasi. Sayangnya, konsep privatisasi yang dilaksanakan adalah pro Konsensus Washington. Akibatnya BUMN yang tersisa seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Garuda, nantinya bisa dijual kepada pihak asing hingga 100%.

Dan yang lebih fatal adalah diterbitkannya UU No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal di bawah kepemimpinan SBY-JK. UU ini merupakan penyempurnaan dari UU yang telah ada sebelumnya yang semakin memudahkan korporasi asing dalam menguasai isi perut kita.

Maka mengacu kepada judul bukunya Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia! Amien memaparkan bahwa Indonesia saat ini sedang terdesak! Maka salah satu agenda yang perlu segera dilakukan dalam situasi ini adalah melakukan negosiasi ulang terhadap seluruh kontrak karya pertambangan yang ada, yang selama ini jelas merugikan Indonesia sendiri dan memberikan keuntungan eksesif pada korporasi asing [dalam hal ini Amien megkritik keras pemerintahan SBY-JK yang tidak berani]. Negosiasi ulang bukanlah hal tabu. Ketika berada di Indonesia, Stiglitz mengatakan “mereka [para perusahan tambang asing] tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam Negara-negara berkembang.” Ia kemudian melanjutkan, “Sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia dinasionalisasi saja.” [Seputar Indonesia, 15/08/2007].

Untuk mewujudkan hal tersebut, Amien menawarkan agenda yang perlu dilakukan bangsa ini, yakni membentuk “koalisi” dalam mewujudkan kepemimpinan nasional alternatif. Kepemimpinan yang ada sekarang, menurutnya, tidak bisa lagi diharapkan. Sudah saatnya kepemimpinan alternatif dimunculkan. Kepemimpinan yang memiliki mentalitas bebas, merdeka, dan mandiri [bukan inlander]. Kepemimpinan alternatif ini harus diupayakan sebanyak mungkin diisi oleh tokoh-tokoh muda yang berani, dan berwawasan nasional dan internasional, serta dalam bentuk kolektif yang mencerminkan berbagai elemen, lintas suku, profesi, agama, partai politik, dan latar belakang social-ekonomi. Karena dengan kepemimpinan seperti inilah Indonesia bisa diselamatkan!