Presiden

Esai | Faris Alfadh

Saya tak tahu pasti, hidup memang bukan seperti dunia dalam pasar malam, sebagaimana dika- takan Pramoedya Ananta Toer. Tetapi di Indonesia, untuk menjadi presiden tak ubahnya “menjajakan” diri di sebuah pasar malam.
Ada tawar-menawar, ada transaksi, dan terpenting, ada gebyar keramaian di tiap-tiap gerai. Jika tertarik, orang boleh membeli. Jika tidak, sekedar melihat-lihat pun jadi.

Kini banyak orang punya mimpi jadi presiden. Selain SBY sang incumbent, serta Megawati Soekarnoputri yang pernah jadi presiden sebelumnya, paling tidak sembilan orang sudah menyatakan siap bertarung dalam pilpres 2009. Bisa jadi ini menunjukkan demokrasi yang dinamis, setidaknya semakin banyak yang merasa dirinya mapu memimpin negeri ini.

Yang menarik, banyak dari mereka merupakan wajah-wajah baru. Yusril Ihza Mahendra dan Wiranto, yang kini memimpin sebuah partai, memang pernah menjadi calon presiden pada periode berbeda, atau Prabowo Subianto yang sempat mencicipi konvensi partai Golkar. Tetapi kandidat seperti Soetrisno Bachir, Rizal Mallarangeng, Fadjroel Rachman, Kivlan Zen, atau Ratna Sarumpaet, adalah orang-orang baru yang belum terlalu lama bergelut dalam dunia politik. Mungkin Sutiyoso bisa dibilang sedikit berpengalaman, tetapi hanya pada level gubernur.

Adakah yang salah? Tentu tidak. Semua orang boleh punya mimpi. Para pemimpin jaman dulu pun mengantarkan kemerdekaan bangsa dari sebuah mimpi, bahkan di usia yang relatif muda. Saya teringat Bung Karno di tahun 1927. Ketika mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia bersama Mr Iskaq, Tjipto Mangunkusumo, Mr Budiarto, Mr Sunario dan Mr Sartono, usianya baru 26 tahun. Atau Bung Hatta di tahun 1925, pada usia 23 tahun sudah memimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang sebelumnya dipimpin Soebardjo. Mereka mengawali sejarah sebagai pemimpin dengan pergerakan, pengorganisasian, dan sebuah utopia.

Dulu, lahirnya pemimpin adalah isyarat kebangkitan, yang membutuhkan jalan panjang dan bergerak dengan organisasi. Seperti sebuah nasionalisme yang punya sejarah, punya jejak. Mereka menganggap politik adalah pergerakan, mereka memimpikan sebuah kehendak, yakni social imaginaring.

Tetapi sekarang, ada yang berbeda, politik adalah kekuasaan dan uang. Kini ia hadir dalam sebentuk modal. Tanpa modal, jangan harap anda masuk dalam bisnis ini. Dan siapa pun yang punya (akses) modal, berhak menyatakan diri sebagai calon presiden. Tak perlu track-record, asbabun nuzul, ataupun sejumlah massa, karena semuanya bisa dibeli.

Ideologi? Anda tak harus punya ideologi sebagai pembentuk pandangan politik, seperti yang dimaksud pemikir neo-marxis, Louis Althusser. Serahkan saja semuanya pada modal dan pasar.

Kini para calon presiden muncul bagai orkestra dalam gegap gempita. Karena inilah zaman di mana advertensi tak henti-hentinya menyusup hingga ruang tidur kita. Inilah masa ketika hasil survei menjadi penanda bagi seorang calon pemimpin. Karena ia mampu mengarahkan pemilih dalam sebuah ritual pencoblosan, daripada sekedar pergerakan dalam sebuah ide yang utopis. Masa ketika sejumlah iklan di televisi lebih efektif dan menggugah ketimbang gagasan revolusioner, segudang prestasi, serta sebuah harapan.

Untuk menjadi presiden anda tak sekedar harus punya ambisi tetapi juga uang. Saya teringat pada suatu siang. Dalam sebuah seminar, saya bertanya kepada Amien Rais, mengapa ia tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Beliau menjawab: karena tidak punya uang!

Kini demokrasi industrial mematok seorang presiden dengan harga mahal. Anda yang melakukan pengorganisasian dari bawah, menjadi pemimpin gerakan mahasiswa ataupun organisasi massa, jangan bermimpi suatu saat akan jadi presiden jika tak punya modal. Kekuasaan kini berada di bawah kuasa modal.

Ingin tahu berapa harga seorang calon presiden? Mari kita hitung bersama. Masa sembilan bulan kampanye adalah kampanye terlama dalam sejarah demokrasi modern, sebuah long road yang akan menghabiskan banyak energi dan money. Jika harga iklan di televisi berkisar 75 juta rupiah per 15 detik, dan tiap kandidiat menghabiskan tak kurang dari 10 milyar sebulan, bisa dibayangkan berapa milyar yang dihabiskan hanya untuk kampanye dan memperebutkan jabatan yang tak seberapa.

Maka jangan heran jika Soetrisno Bachir rela menghamburkan uang 40 milyar sebulan hanya untuk sebuah iklan “salam kenal” di televisi, plus rela terbang jauh ke Wina hanya untuk “melaporkan” langsung partai final Piala Eropa. Atau Prabowo Subianto dengan slogan “Membawa Suara Petani Indonesia”, serta Rizal Mallarangeng yang mencoba meyakinkan pemirsa dengan harapan barunya, namun tak jelas apa maunya.

Beberapa hari yang lalu, saya mendengarkan siaran radio lokal yang juga tersambung dengan salah satu radio di Australia. Orang-orang Australia heran melihat bentuk kampanye politik menjelang pemilu di Indonesai dalam riuh rendah slogan, spanduk, baliho, serta iklan televisi–yang mereka sebut sebagai pemborosan. Apalagi dalam waktu yang sangat panjang: sembilan bulan. Satu pertanyaan yang mereka ajukan: uangnya dari mana? korupsi? Karena jumlahnya tentu tak sedikit.

Inilah demokrasi “gila” yang ditawarkan bangsa ini. Demokrasi macam ini jangan-jangan hanya akan melahirkan para pedagang dan sekelompok penyamun. Siapa yang menikmati atmosfir demokrasi yang demikian, rakyat kah? Tak sedikitpun. Hanya pemilik modal, para pedagang, serta mereka yang ada dalam bisnis advertensi yang untung.

Ya, politik kini seperti dunia dalam sebuah pasar malam, atau semeriah pekan raya. Tiap tauke akan berusaha mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Tak perduli barang murahan, karena yang penting adalah kemasan. Selepas malam yang larut, gerai-gerai pun ditutup dengan sedikit untung, dan orang-orang mulai pulang dengan tersenyum, sudah itu hilang.

Jika uang sudah menjadi harga sebuah kekuasaan, dan advertisi mulai masuk ke ruang-ruang tidur kita untuk mendikte sebuah pilihan, maka apa bedanya calon presiden dengan produk kecantikan yang hadir melalui iklan televisi?