
:untuk e.r. yang namanya hadir dalam do'a malamku
September 02, 2011
Sepuluh Mozaik Purnama
Labels: sajak
August 04, 2011
Teror Oslo dan Benturan Ultrafundamentalis

Republika, 03 Agustus 2011
Tidak pernah ada yang menduga bahwa teror bom dan letusan puluhan mesiu jatuh di atas tanah Norwegia, negara yang selama ini dianggap paling aman, di mana semangat demokrasi, keterbukaan, dan kesetaraan begitu dihormati.
Tragedi ini tidak hanya menyisakan pilu bagi masyarakat Norwegia, tetapi sekaligus duka kemanusiaan bagi kita semua. Bagi Norwegia, aksi brutal yang dilakukan Anders Behring Breivik merupakan kejahatan paling buruk yang pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Karena itu, PM Stoltenberg menyebutnya sebagai satu tragedi nasional. Sedangkan bagi sebagian besar dari kita, ini seperti rongrongan yang terus berupaya menyanyikan kidung kematian bagi setiap dialog kemanusiaan.
Tragedi yang terjadi di Kota Oslo dan Pulau Utoya tersebut semakin menegaskan bahwa asumsi yang selalu mengaitkan aksi teror dengan tradisi bangsa atau agama tertentu adalah keliru, terutama kampanye-kampanye besar yang selama ini diteriakkan AS, yang dalam banyak hal terkadang semakin mendiskreditkan Islam. Teror tidak pernah lahir dari nubuat agama.
Tariq Ali, dalam The Clash of Fundamentalisms: Crusade, Jihads and Modernity (2002), mengajak kita untuk melihat perbedaan sumir antara ajaran agama dan praktik para penganutnya. Apa yang terjadi selama ini, terutama upaya menarik agama dalam spektrum kekerasan, tidak lebih dari eksploitasi para penganut agama atas motif-motif tertentu. Agama memang kerap dijadikan dalil, namun kita pun mafhum bahwa agama manapun menolak keras semua jenis kejahatan yang memusnahkan manusia.
Karena itu, walaupun Anders Behring Breivik menyebut dirinya seorang fundamentalis Kristen dan menulis manifesto politik setebal 1.500 halaman yang sebagian isinya bernada anti-Islam, aksi teror yang ia lakukan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Begitu juga aksi-aksi lain yang dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal.
Aksi teror bisa dipahami sebagai unjuk rasa simbolis atas ketidakpuasan terhadap produk regulasi ataupun perilaku politik dan ekonomi. Dalam kasus Norwegia, kita melihat bagaimana alasan-alasan kekhawatiran terhadap multikulturalisme, kekecewaan terkait kebijakan imigran, serta ketakutan yang berlebihan telah menyeruak. Di AS, aksi seperti ini pernah terjadi di Oklahoma pada tahun 1995, yang menewaskan 168 orang.
Eropa pernah mengalami sejarah yang cukup panjang terkait radikalisme dan kekerasan, yang secara gamblang menempatkan agama dalam jarak yang tegas. Selama 1960-an dan 1970-an, misalnya, terorisme dikaitkan secara samar-samar dengan kelompok ekstrem sayap kiri. Keadilan sosial menjadi kata kunci aksi. Karena itu pula mengapa faham politik seperti Marxisme mendapat perhatian. Pada 1980-an dan 1990-an, pola terorisme mulai bergeser ke kelompok ekstrem sayap kanan. Ideologi ultranasional dan fanatisme atas ras menyeruak sebagai pembenaran.
Perubahan signifikan dalam memandang kekerasan dan teror terjadi pascatragedi 9/11 seiring propaganda "war on terrorism" yang dilakukan AS dan sekutunya, terutama upaya politik yang secara brutal semakin menyudutkan kelompok Islam radikal serta menarik agama sebagai sesuatu yang fundamental dalam kejahatan teror. Stigma negatif yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam seolah menegaskan bahwa agama menjadi sumber malapetaka.
Teror di Norwegia seperti lonceng yang seolah membangunkan kesadaran negara-negara Eropa dan AS, yang selama lebih dari satu dekade hanya fokus pada kelompok-kelompok Islam radikal serta menjustifikasi agama (baca: Islam) sebagai sumber kekerasan, namun melupakan potensi yang bisa hadir dari kelompok-kelompok domestik.
Selama ini, AS memang berhasil memenangi diskursus terorisme global dan mengambil keuntungan dari itu. Namun, hal tersebut juga harus dibayar mahal, terutama terkait dua hal. Pertama, kebijakan utilitarian AS, seperti yang dilakukan di Irak, Afghanistan, dan beberapa negara berpenduduk Muslim, yang semakin menumpuk kebencian dari kelompok-kelompok Islam. Hal ini tak pelak mendorong munculnya aksi-aksi kekerasan yang sebenarnya bukanlah hadir atas nama Tuhan, melainkan balasan atas ketidakadilan yang sudah hadir secara historis.
Kedua, kebijakan AS dan sekutunya juga turut andil dalam memupuk kebencian dalam kelompok-kelompok ekstrem sayap kanan di AS dan beberapa negara Eropa terhadap Islam dan penduduk Muslim diaspora. Bagi Eropa yang sejak dulu sudah menghadapi fenomena migrasi, termasuk dari penduduk negara Muslim, mulai merasa terancam. Stigma negatif yang begitu kuat dilekatkan terhadap kelompok Islam semakin memperbesar rasa tidak aman.
Apa yang terjadi di Norwegia setidaknya menjadi catatan penting, yakni teror bisa dilakukan siapa saja, bahkan oleh seorang individu. Namun perlu diingat bahwa politik yang dibangun atas rasa kebencian bisa membimbing siapa pun yang terkucilkan dan diliputi amarah untuk menerobos jalan kekerasan.
Faris Alfadh
image from here
Labels: esai, politik internasional
June 10, 2011
Jendela di Awal Pagi

Dari jendela yang hening di awal pagi
kadang kita melihat mimpi di kejauhan
dalam bentuk penyesalan dan harapan
Doa tentang keba(j)ikan dipanjatkan
sebagai hikayat yang ingin dicapai
seolah kesedihan hadir dalam jumlah tak terkira
Pilu kehidupan kadang mengecewakan
seperti kematian yang sudah dinubuatkan
namun layaknya cahaya biru safir, sisi lain selalu hadir
Kebahagiaan bukanlah suara menyalak di ujung jalan
ia hadir dalam setiap kebaikan di relung jiwa
di balik jendela yang perlahan mulai terbuka
Faris Alfadh
11/06/2011
image from here
Labels: sajak
February 19, 2011
Transisi Demokrasi Pasca-Mubarak
Euphoria kemenangan revolusi di Mesir terasa begitu heroik. Tidak hanya di Tahrir Square, yang sejak 25 Januari lalu menjadi tempat digelarnya parlemen jalanan oleh jutaan rakyat pro-demokrasi, tetapi juga di seantero Mesir, menyusul mundurnya Presiden Hosni Mubarak, Jum’at (11/2) malam. Proses demokrasi Mesir tampaknya memasuki babak baru.
Rakyat Mesir pantas merayakan kebebasan dengan gegap gempita. Selama tiga dekade mereka hidup di bawah rezim Mubarak yang despotis. Ketakutan tersebar di mana-mana, kemiskinan dan pengangguran semakin melimpah. Kehidupan yang lebih baik dan terbuka menjadi harapan setiap orang setelah ini.
Saat ini Tahrir Square mungkin masih menyisakan kidung kebebasan dan cerita kebahagian. Namun beberapa hari mendatang orang di jalan-jalan akan mulai bertanya, bagaimana proses transisi demokrasi akan berlangsung, sejauh mana ketidak pastian datang menghadang?
Larry Diamond dalam Developing Democracy: Toward Consolidation (1999), menekankan bahwa membangun demokrasi di masyarakat pasca-otoriter memerlukan waktu dan pengorbanan. Pemerintah demokratis di masa transisi dihadapkan pada tiga agenda penting: perbaikan kinerja ekonomi dan politik; penguatan institusi politik; restrukturisasi hubungan sipil-militer dan penguatan sivil society.
Ketiga hal tersebu akan menjadi tantangan berat Mesir dalam membangun demokrasi pasca-Mubarak. Apalagi rakyat Mesir cukup lama hidup dalam bayang-bayang kediktatoran. Setelah Inggris hengkang, Mesir diperintah raja yang tidak kompeten dan, sejak 1952, rezim militer mulai mengambil alih.
Pertama, persoalan ekonomi menjadi tantangan pertama Mesir di masa transisi demokrasi. Saat ini kemiskinan tersebar luas di mana-mana, dari pedesaan hingga perkotaan. Lebih dari 40 persen rakyat Mesir hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS perhari. Jika tidak segera diantisipasi, maka kondisi ekonomi yang semakin sulit bisa saja memicu frustasi di masyaraka dan berujung pada kekacauan politik baru. Perlu diingat bahwa tuntutan agar Mubarak mundur selama ini juga tidak terlepas dari krisis ekonomi dan tidak meratanya distribusi ekonomi.
Kedua, penguatan institusi politik yang mencakup birokrasi, sistem pemilu dan kepartaian, serta penegakan hukum, akan berlangsung cukup rumit mengingat selama ini Mubarak turut menyuburkan korupsi dan memanipulasi institusi politik demi status quo. Pemerintah transisi perlu membangun komunikasi sosial yang kuat dengan kelompok-kelompok politik, terutama menjelang pemilu yang direncanakan berlangsung September mendatang. Bisa dipastikan semua kelompok politik akan berebut simpati, termasuk kemungkinan munculnya kembali kelompok pendukung Mubarak.
Jika tidak diantisipasi, para pendukung Mubarak bisa saja kembali berkuasa. Saat ini sudah muncul beberapa nama sebagai calon pengganti Mubarak, di antaranya Amr Mousa, Omar Suleiman, Shami Hafez Anan, Mohamed El-Baradei, dan Ayman Nour. Menariknya nama-nama tersebut justru memiliki hubungan dengan Mubarak. Hanya dua tokoh yang disebut terakhir yang relatif independen, yakni El-Baradei dan Nour.
Ketiga, restrukturisasi hubungan sipil-militer akan menjadi hal yang amat penting. Selama ini militer begitu dekat dengan kekuasaan, bahkan menjadi kekuatan politik penting dalam melindungi rezim yang berkuasa di Mesir. Memang, menganggap militer akan kembali berkuasa dan menjadi penghalang proses demokrasi adalah penilaian yang terlalu prematur. Militer telah berjanji akan segera mengubah konstitusi dan menggelar pemilu yang adil. Selama ini militer pun sudah menunjukkan itikad baik dengan mengawal demontrasi dan tidak mendukung Mubarak. Namun perlu diingat bahwa orang-orang yang saat ini berada di tampuk kekuasaan sebagian besar pernah memiliki karir di militer, mulai dari Wakil Presiden, menteri, hingga para gubernur.
Selain itu, proses konsolidasi demokrasi Mesir juga akan mendapat tantangan dari upaya intervensi negara lain. Tak ada negara yang paling cemas dengan gejolak yang terjadi di Mesir selain AS dan Israel. Selama ini Mesir merupakan sekutu terpenting AS di Timur Tengah. Mesir lah yang juga menjadi benteng AS dan Israel dari para kelompok radikal di Timur Tengah, sekaligus sebagai penjamin perdamaian Arab-Israel.
Kecemasan terbesar AS adalah jatuhnya Mesir ke tangan kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin, yang telah lama mengalami penindasan di masa Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Jika kelompok Islam menang dalam pemilu mendatang, maka hal tersebut akan menjadi petaka bagi kepentingan AS dan bisa mengacaukan hubungan Mesir-Israel yang telah dibangun selama tiga dekade.
Karena itu AS tampaknya tidak akan membiarkan Mesir berjalan sendiri tanpa kendali. Itu artinya, upaya-upaya mencampuri proses politik yang sedang berlangsung sejatinya hanya akan memperkeruh transisi demokrasi, sekaligus menyeret Mesir ke dalam limbung ketidakpastian.
Faris Alfadh
Image from here
Labels: demokrasi, esai, politik internasional

