Bung Sjahrir

: mengenang pemikiran dan jejak diplomasi

Kamis, 5 Maret 2010 kemarin, tepat 101 tahun Sutan Sjahrir—salah satu bapak revolusi Indonesia. Serangkaian acara turut menyertai. Salah satu yang menarik adalah diluncurkannya dua buku tentang Sjahrir di Jakarta: Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan/True Denmocrat, Fighter for Humanity; 1909-1966, yang ditulis dalam bentuk esai biografis oleh wartawan senior, Rosihan Anwar. Serta Mengenang Sjahrir, buku cetak ulang yang diterbitkan sebelumnya pada awal 1980.

Tulisan ini saya buat hanya sebagai catatan kecil dalam mengenang beberapa peran besar Bung Kecil—setidaknya demikian Sjahrir kerap disapa. Ia meninggal di Zurich 9 April 1966, dalam keadaan terasing dan terlupakan karena masih sebagai tahanan politik rezim Soekarno.

***

Nama Sutan Sjahrir memang tidaklah tersohor dibanding dua proklamator Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta. Namun jika berbicara pengabdian politik serta kontribusi pemikiran, Perdana Menteri Republik Indonesia pertama (1945-1947), yang lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 ini, jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.

Namun demikian, ia seperti sebuah pengecualian revolusi—kerap berada di luar mainstream.

Sulit membayangkan ada orang seperti Sjahrir. Ketika nasionalisme begitu berkobar, dan kemerdekaan menjadi perjuangan final, Sjahrir hadir dengan sesuatu yang jauh melampaui keduanya. Ia mengingatkan: nasionalisme yang berelebihan pada akhirnya kerap bersekutu dengan feodalisme. Dan karena itu, revolusi kemerdekaan baginya harus sejak awal didorong oleh gelombang masyarakat yang demokratis. Ia menyebutnya “revolusi kerakyatan”—sebuah transformasi yang dipimpin oleh golongan masyarakat demokratis, bukan nasionalistis yang membudak kepada fasis lain.

Mengenai kemerdekaan nasional, baginya itu bukanlah tujuan final. Tujuan akhir justru terletak pada keterbukaan ruang serta kebebasan juang—bagi semua rakyat. Karena itu, bagi Sjahrir, dalam memperjuangkan kemerdekaan, langkah yang diambil semestinya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.

Dalam Perdjoeangan Kita, yang ia tulis dan diterbitkan pertama kali tahun 1945, misalnya, dengan jernih ia berpendapat bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang justru akan menimbulkan kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri.

Karena itu pula, ketika menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, Sjahrir lebih memilih politik diplomasi daripada konfrontasi—jalan yang ia anggap lebih elegan: berunding dengan Belanda dan Sekutu, serta melecut simpati dunia internasional.

Baginya, kemerdekaan dan kedaulatan harus dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan. Bukan frontal dengan mengangkat senjata secara brutal.

Pemikiran serta langkah Sjahrir tentu saja mendapat banyak kritik dari kaum revolusioner lain, terutama yang merasa dirinya radikal. Ideologinya yang anti fasis dan militer, dikritik banyak kaum terdidik. Sikapnya dianggap lemah, dan kerap dituduh elitis—ide-idenya pun dipandang terlampau utopis.

Namun demikian, tetap saja kontribusi politik Sjahrir di era revolusi memiliki posisi sangat penting.

Peran besar Sjahrir dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi sosial masyarakat yang masih centang perenang, serta atmosfir kemerdekaan rakyat yang sulit dikendalikan, membuat situasi politik dalam negeri cukup mengkhawatirkan. Agar Republik tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Sjahrir menjalankan siasatnya.

Sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. Republik Indonesia pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme.

Dengan siasat-siasat tadi, Sjahrir ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis, di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa pasca kolonial. Hal ini dilakukan Sjahrir untuk menagkis propaganda Belanda, bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan massa yang brutal, suka membunuh, merampok, dan menculik. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia.

Untuk mematahkan propaganda tersebut, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Begitu juga dengan keputusannya mengirimkan bantuan Beras ke India dan ditukar dengan tekstil yang dimulai sejak April 1946—upaya yang di kemudian hari dikenal sebagai “diplomasi beras”. Upaya ini tentu saja membuat beberapa petinggi Republik terenyak, mengingat pasca hengkangnya Jepang kondisi dalam negeri masih limbung. Namun Sjahrir justru ingin menunjukkan kepada dunia sisi lain dari Indonesia yang beradab.

Diplomasi beras bisa dipandang cukup berhasil. Salah satu buah dari diplomasi ini adalah ketika Sjahrir berkukuh membuka blokade ekonomi Belanda dengan mengekspor komoditas seperti karet dan kopra ke AS dan Inggris—dua negara yang langsung mengakui kedaulatan Indonesia pasca Linggarjati. Kapal-kapal dari dua negeri itu datang ke pelabuhan di Indonesia. Belanda amat khawatir karena ekspor tersebut bisa menggelontorkan dana segar untuk membantu kemerdekaan Indonesia.

Melihat perannya yang cukup penting, tidak heran jika banyak kalangan menjuluki pria yang kerap dipanggil Bung Kecil ini sebagai pelopor diplomasi Indonesia.

Predikat tersebut tentu saja didasarkan pada sejumlah fakta diakronis. Sjahrir adalah ujung tombak Indonesia saat menghadapi kolonial Belanda di meja perundingan saat itu. Berbagai upaya yang dilakukannya mencapai beberapa kesepakatan damai. Salah satu yang sangat penting adalah penandatanganan Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Walaupun hasil perundingan ini dikritik oleh beberapa pemimpin Revolusi saat itu, karena dianggap merugikan Indonesia (wilayah Indonesia menjadi kian sempit hanya atas Jawa, Madura, dan Sumatera). Namun perundingan ini mampu membuat Belanda, dan juga dunia Internasional, mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto.

Dalam rancangan perjanjian terbaru, misalnya, Sjahrir menolak redaksi yang dicantumkan Belanda pada pasal 2: "Negara Indonesia Serikat adalah negara yang merdeka.” Ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih fundamental: “Negara Indonesia Serikat adalah negara yang berdaulat.”

Tidak banyak yang melihat bahwa upaya politik Sjahrir sebenarnya hanya sebagai strategi awal untuk mewujudkan negara Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang hingga Merauke, atau seluruh daerah jajahan Hindia Belanda.

Sutan Sjahrir, Bung Kecil yang punya Peran Besar!